PDIP dan PKS Buka Dialog di Tengah Isu Ijazah Gibran
PDIP dan PKS membuka dialog terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka, sementara PSI menilai isu tersebut telah selesai dengan putusan MK.
PDIP dan PKS membuka dialog terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka, sementara PSI menilai isu tersebut telah selesai dengan putusan MK.
Kementerian Hukum dan HAM akan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta revisi UU Peradilan Militer dalam dua tahun ke depan.
PKS berencana membahas polemik ijazah Gibran Rakabuming di DPR. PDIP menyambut baik rencana dialog dan menilai keputusan MK terkait hal itu sebagai abuse of power.
PSI mempertanyakan rencana PKS membahas polemik ijazah Gibran di DPR, menilai putusan MK yang menolak gugatan sudah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sulit untuk tidak membenarkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut polemik ijazah dirinya dan Gibran Rakabuming Raka sebagai operasi politik.
Relawan Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal polemik ijazah Gibran yang disebut membebani pemerintahan Prabowo-Gibran.
PDIP mengkritik dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, menyoroti polemik ijazah Gibran sebagai beban etika dan legitimasi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan membangun komunikasi politik dengan fraksi lain di DPR terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menilai isu ijazah Gibran Rakabuming Raka sebagai dinamika demokrasi. Gibran sendiri fokus pada program presiden terpilih.
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyoroti polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka sebagai ‘ijazahgate’, mengaitkannya dengan rasa keadilan publik.