Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan tanggapan terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menganggap polemik seputar ijazah dirinya dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai sebuah operasi politik. Menurut PSI, pernyataan Jokowi tersebut sulit untuk dibantah.
Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, menyatakan bahwa hal yang disampaikan Jokowi sangat beralasan. Ia menyoroti kasus Gibran Rakabuming Raka, yang baru dipermasalahkan setelah dua tahun menjabat sebagai Wakil Presiden. “Baru pertama kali seorang calon atau apa, hasil Pilpres ya, yang peserta yang pesertanya sudah dilantik, kan sebenarnya Pilpres itu kan rezim. Rezim pemilu yang ada masa waktunya, masa tenggangnya,” ujar Ahmad Ali kepada wartawan di Bogor, Sabtu (24/10/2026).
Ahmad Ali juga mempertanyakan legal standing pihak-pihak yang menggugat persoalan ijazah tersebut. Ia menganggap Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal ini terkesan melakukan “atraksi politik” karena selalu menanyakan kerugian yang dialami penggugat. “Kedua, haram hukumnya bagi orang yang tidak memiliki legal standing untuk menggugat satu persoalan. Kan selalu pertanyaannya Mahkamah itu, ‘Kau dirugikannya apa?’ Iya kan? Jadi selalu saya katakan Mahkamah Konstitusi sedang sedang melakukan apa, atraksi politik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ahmad Ali mengomentari putusan MK terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia berpendapat bahwa selama sistem pendidikan di luar negeri, seperti di Singapura, berbeda dengan Indonesia, maka akan selalu ada persepsi bahwa ijazah dari luar negeri tidak setara. Ia mempertanyakan apakah sistem pendidikan di Singapura tidak berintegritas atau pendidikan di Indonesia jauh lebih berintegritas. “Pertanyaannya, apakah kita mau kini mengatakan bahwa sistem apa, pendidikan di Singapura itu tidak tidak berintegritas? Apakah pendidikan Indonesia jauh lebih berintegritas daripada pendidikan di luar Indonesia? Ah, saya tidak juga ya,” bebernya.
Ahmad Ali menambahkan bahwa ia merasa di Indonesia banyak ditemukan ijazah palsu, sementara di Singapura hal itu jarang terjadi. Menurutnya, Gibran telah memenuhi syarat untuk masuk universitas, terlepas dari penyebutan gelar atau ijazah di sana. “Perasaan saya di Indonesia ini banyak ijazah palsu kayak semacamnya. Di Singapura kayaknya kita tidak pernah menemukan ijazah-ijazah palsu. Ya seperti itu. Artinya, Mas Gibran itu memenuhi syarat untuk masuk di universitas. Entah apapun penyebutannya di sana. Karena di sana tidak ada ijazah, entah apapun penyebutannya tapi dia memenuhi syarat untuk masuk di universitas,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut polemik ijazah dirinya dan Gibran Rakabuming Raka sebagai operasi politik yang melibatkan ‘penumpang gelap’ atau ‘penunggang gelap’. Pernyataan ini disampaikan Jokowi dilansir dari detikJateng, Jumat (16/10). “Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali,” kata Jokowi.
Jokowi tidak menampik bahwa polemik ijazah tersebut dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu lain. Ia menduga operasi politik itu bertujuan untuk menurunkan reputasi politik dirinya dan Gibran. “Bisa saja seperti itu, bisa saja, memang sekalian lagi operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan apakah operasi politik itu menyasar dirinya atau Gibran, Jokowi menilai keduanya berpotensi menjadi target. “Ya dua-duanya bisa (Jokowi dan Gibran),” pungkasnya.