JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan membangun komunikasi dengan partai lain terkait aspirasi masyarakat mengenai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, mempertanyakan urgensi pembahasan tersebut mengingat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait isu ini telah dikeluarkan.
Menurut Ahmad Ali, ketika sebuah gugatan telah diputuskan dan ditolak oleh pengadilan, tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan. Ia menyatakan bahwa dirinya bukan seorang ahli hukum, namun memahami prinsip dasar bahwa putusan pengadilan bersifat final. “Kalau ditolak, apakah pertimbangan itu bisa dipermasalahkan? Kan enggak bisa menurut saya,” ujarnya kepada wartawan di Bogor pada Sabtu (24/10/2026).
Lebih lanjut, Ali menilai bahwa amar putusan MK yang telah keluar seharusnya mengakhiri perdebatan. Ia bahkan secara terbuka menyebut bahwa proses yang terjadi di MK terkait polemik ijazah tersebut hanyalah sebuah ‘demonstrasi politik’. “Iya, kan? Kan enggak. Amar putusannya dan kemudian ya untuk putusannya tidak ada. Terus apa yang mau didiskusikan? Bahwa ini ditunggangi, juara. Itu hanya demonstrasi politik aja kemarin yang dibikin oleh oleh Mahkamah Konstitusi itu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Muhammad Kholid, menyampaikan bahwa DPP PKS telah menugaskan Fraksi PKS di DPR RI untuk membangun komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain. Langkah ini diambil untuk menjembatani aspirasi rakyat terkait isu ijazah Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana disampaikan oleh Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf.
Kholid menjelaskan bahwa saat ini DPR RI masih dalam masa reses, dan komunikasi politik tersebut akan intensif dilakukan saat masa sidang berikutnya dimulai. “DPP PKS menugaskan kepada Fraksi DPR RI untuk membangun komunikasi politik terlebih dahulu dengan fraksi-fraksi lain. Saat ini DPR RI masih reses, kita akan tunggu nanti saat masa sidang berikutnya,” kata Kholid kepada wartawan pada Rabu (20/10).
PKS berencana akan menjajaki setiap masukan yang diterima terkait ijazah Wakil Presiden Gibran. Selain itu, PKS juga akan membahas potensi pengajuan hak angket atau hak menyatakan pendapat, yang menurut Kholid, sering disinggung oleh banyak pihak. “Yang penting bangun komunikasi politik dulu, menjajaki apa pandangan dan pendapat kawan-kawan di DPR. Kita lihat nanti ya, kita jajaki dulu,” tambahnya.