DPR Desak Pengusutan Tuntas Markas Judi Online di Rumdin TNI
Komisi I DPR mendesak pengusutan transparan dan tuntas kasus markas judi online di rumah dinas TNI di Cijantung, Jakarta Timur, untuk menjaga kepercayaan publik.
DPR
Pulau Kosong Disediakan untuk Rehabilitasi Napi Narkoba, Libatkan TNI-Polri
Pemerintah siapkan pulau kosong sebagai lokasi rehabilitasi terpusat bagi narapidana pengguna narkoba, melibatkan TNI-Polri dalam pelatihan kedisiplinan dan keterampilan.
Pemerintah Percepat Revisi UU Narkotika untuk Atasi Overkapasitas Lapas
Pemerintah berupaya mengatasi overkapasitas lapas dengan mempercepat revisi UU Narkotika dan Psikotropika, membedakan pengguna dengan pengedar, serta mengarahkan pengguna ke rehabilitasi.
Polemik Ijazah Gibran, DPR Dinilai Kunci Tindak Lanjut Putusan MK
Surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka beredar, mengaitkan polemik ijazah dengan putusan MK dan relasi Jokowi-Prabowo.
Komisi II DPR Jelaskan Pergantian Ketua Panja RUU Pemilu
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda membeberkan alasan di balik pergantian Ketua Panja RUU Pemilu. Simak penjelasannya.
Perpres Ojol Rampung: Biaya Platform Maksimal 8%, Atur Barang dan Makanan
Pemerintah dan DPR rampungkan Perpres Ojol. Aturan baru mengatur biaya platform maksimal 8% serta mencakup pengantaran barang dan makanan.
Biaya Haji 2027 Disepakati: Jemaah Bayar Sekitar Rp 23 Juta Berkat Subsidi Pemerintah
Pemerintah dan DPR sepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027. Jemaah hanya perlu melunasi sekitar Rp 23 juta setelah subsidi pemerintah.
Rapat DPR dan Pemerintah Finalisasi Biaya Haji 2027, Jemaah Bayar Rp 54,6 Juta
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 disepakati Rp 98,4 juta per jemaah. Jemaah akan membayar Rp 54,6 juta, sisanya dari nilai manfaat.
Gugatan Gibran Ditolak MK, Penggugat Akan Lobi DPR untuk Pemakzulan
Kendati gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ditolak MK, penggugat berencana melobi DPR untuk melakukan pemakzulan. Simak alasannya.
DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Akhir 2026
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah sepakat RUU Hak Cipta diselesaikan paling lambat 17 Desember 2026 setelah menunda pembahasan awal Oktober.