DPR Desak Pemerintah Beri Pertolongan Dini untuk Korban Karhutla
Komisi IX DPR RI meminta pemerintah memaksimalkan pelayanan kesehatan dan perlindungan bagi warga terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
DPR
Serangan di Bandara Riyadh, DPR Ingatkan Maskapai dan Travel Jaga Keselamatan Jemaah Umrah
Serangan Houthi di Bandara Riyadh menyebabkan penundaan penerbangan jemaah umrah di Makassar. DPR mendesak pemerintah dan travel tidak menelantarkan jemaah.
Revisi UU PPLH Diusulkan: Pasal Bakar Lahan 2 Hektare Diusulkan Dihapus
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengusulkan revisi UU PPLH untuk menghapus pasal yang memperbolehkan masyarakat lokal membakar lahan maksimal 2 hektare.
Said Abdullah Nilai Pengangkatan Kapolri Baru Momentum Pembenahan Polri
Said Abdullah menilai pengangkatan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri bersama Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat adalah kombinasi yang saling melengkapi dan momentum pembenahan institusi.
DPR Desak Pengusutan Tuntas Markas Judi Online di Rumdin TNI
Komisi I DPR mendesak pengusutan transparan dan tuntas kasus markas judi online di rumah dinas TNI di Cijantung, Jakarta Timur, untuk menjaga kepercayaan publik.
Pulau Kosong Disediakan untuk Rehabilitasi Napi Narkoba, Libatkan TNI-Polri
Pemerintah siapkan pulau kosong sebagai lokasi rehabilitasi terpusat bagi narapidana pengguna narkoba, melibatkan TNI-Polri dalam pelatihan kedisiplinan dan keterampilan.
Pemerintah Percepat Revisi UU Narkotika untuk Atasi Overkapasitas Lapas
Pemerintah berupaya mengatasi overkapasitas lapas dengan mempercepat revisi UU Narkotika dan Psikotropika, membedakan pengguna dengan pengedar, serta mengarahkan pengguna ke rehabilitasi.
Polemik Ijazah Gibran, DPR Dinilai Kunci Tindak Lanjut Putusan MK
Surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka beredar, mengaitkan polemik ijazah dengan putusan MK dan relasi Jokowi-Prabowo.
Komisi II DPR Jelaskan Pergantian Ketua Panja RUU Pemilu
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda membeberkan alasan di balik pergantian Ketua Panja RUU Pemilu. Simak penjelasannya.
Perpres Ojol Rampung: Biaya Platform Maksimal 8%, Atur Barang dan Makanan
Pemerintah dan DPR rampungkan Perpres Ojol. Aturan baru mengatur biaya platform maksimal 8% serta mencakup pengantaran barang dan makanan.