Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyatakan bahwa dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Syahganda, capaian tersebut terbukti dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten berada di atas 5 persen. Bahkan, pada kuartal I-2026, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,61 persen. Ia juga menyoroti peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta kenaikan upah buruh yang dinilai signifikan.
Syahganda menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen tersebut didorong oleh belanja pemerintah di awal tahun yang turut memacu aktivitas sektor swasta. Hal ini sekaligus menjadi jawaban atas keraguan sejumlah ekonom terhadap data positif yang dirilis pemerintah.
“Nah kalau misalkan beberapa ekonom yang meragukan data 5,6 persen tadi, pemerintah sudah menjelaskan bahwa itu ada front loading, itu memang government spending di awal tahun itu besar-besaran sehingga memancing swasta dan lain-lain itu chip in dan itu memang menghasilkan 5,6 persen,” ujar Syahganda, Rabu (21/10).
Ia melanjutkan, pertumbuhan ekonomi perlu dilihat dampaknya terhadap masyarakat, termasuk siapa saja yang menikmati hasil dari pertumbuhan tersebut. Pemerintah, kata Syahganda, mulai mengarahkan kebijakan agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satu indikator yang menunjukkan perbaikan kesejahteraan petani adalah peningkatan nilai tukar petani (NTP) dari 124 pada akhir 2024 menjadi 131 pada September 2026. Capaian ini juga diikuti oleh peningkatan nilai tukar nelayan (NTN), yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat sebesar 108,85 pada September 2026.
Di sektor ketenagakerjaan, Syahganda menegaskan bahwa upah buruh mengalami kenaikan rata-rata 6,5 persen selama dua tahun terakhir. Angka ini dinilai lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan upah sebelumnya yang hanya sekitar 1 persen.
“Karena rata-rata kenaikan upah buruh udah 2 tahun ya, 6,5 persen. Dulu berapa? Rata-rata 1 persen. Artinya ini ada shifting paradigm di mana Bapak Presiden itu pertumbuhan itu harus inklusif. Harus diarahkan kepada orang-orang yang di lapisan bawah,” terangnya.
Meskipun demikian, Syahganda mengakui masih ada tantangan yang perlu dihadapi, termasuk penurunan jumlah masyarakat kelas menengah. Ia menyebutkan sekitar 11 juta orang dari kelas menengah turun ke kelompok kelas menengah bawah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah dan diproyeksikan menjadi fokus pada tahun 2027.
“Presiden akan masuk ke industri otomotif, tahun depan 2027 itu pasti penyerapan tenaga kerja untuk kelas menengah tadi yang komplain. Nah, itu yang sebenarnya kita harus tahu bahwa secara overall ini memang Presiden telah berhasil untuk melakukan, satu yang disebut pertumbuhan inklusif dan memastikan rakyat kita itu ikut tumbuh dalam pertumbuhan itu,” pungkasnya.