Polemik mengenai ijazah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, terus bergulir dan memasuki babak baru. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan membuka pintu dialog dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setelah sebelumnya menyampaikan sikap terkait kasus ijazah tersebut.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai polemik ijazah ini sebagai pelanggaran etik sekaligus pidana. Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023, yang menurutnya merupakan upaya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. “Ya, kami membuka ruang untuk dialog. Karena bagaimanapun juga keputusan Mahkamah Konstitusi terang benderang mengingatkan kepada kita bahwa melalui putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 itu adalah upaya sengaja abuse of power,” ujar Hasto.
Sebelumnya, Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, telah menyatakan akan menampung kegelisahan masyarakat terkait persoalan ijazah Gibran. Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyampaikan bahwa fraksi PKS di DPR akan membangun komunikasi dengan partai lain. “DPP PKS menugaskan kepada Fraksi DPR RI untuk membangun komunikasi politik terlebih dahulu dengan fraksi-fraksi lain. Saat ini DPR RI masih reses, kita akan tunggu nanti saat masa sidang berikutnya,” kata Kholid.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut menanggapi sikap PKS, namun dengan pandangan yang berbeda dari PDIP. Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, berpendapat bahwa ketika putusan Mahkamah Konstitusi sudah ada, tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan. “Sekarang begini, saya bukan orang hukum. Kalau orang menggugat, ada yang dituntut, toh? Dan kemudian ketika yang dituntut ditolak, terus apa yang dipermasalahkan? Apa yang putusan pengadilan kemarin? Ditolak,” ujar Ahmad Ali.
Ahmad Ali juga menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut isu ijazah Gibran sebagai operasi politik. Menurutnya, pernyataan tersebut sulit dibantah. “Sangat sulit untuk kita tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Pertama, untuk Mas Gibran. Baru pertama kali seorang calon atau apa, hasil pilpres ya, yang peserta yang pesertanya sudah dilantik, kan sebenarnya pilpres itu kan rezim. Rezim pemilu yang ada masa waktunya, masa tenggangnya,” jelas Ahmad Ali.
Sementara itu, di bagian lain, puting beliung melanda sejumlah desa di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, pada Senin (26/10/2026) sore. Peristiwa ini mengakibatkan 526 rumah di tiga desa mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan. Sejumlah fasilitas umum seperti masjid, madrasah, posyandu, kantor ketahanan pangan, dan bangunan Koperasi Desa Merah Putih juga dilaporkan terdampak.
Beralih ke sektor kesehatan, topik seputar olahraga akan dibahas dalam program detikSore. Mengingat baru saja digelar salah satu perhelatan marathon di Jakarta pada Minggu (25/10), kegiatan lari jarak jauh ini seringkali menguras fisik dan energi, menyebabkan pelari mengalami kelelahan dan dehidrasi hebat. Pembahasan akan mengupas strategi yang perlu disiapkan pelari untuk menjaga stamina tubuh mereka selama berlari, bersama dr. Antonius Andi Kurniawan, Sp.KO.