JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima audiensi dari perwakilan pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Kantor KP2MI, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas strategi penyerapan peluang kerja global bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
Dalam audiensi tersebut, hadir pula Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat XI Ade Ginanjar, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, serta jajaran Dinas Tenaga Kerja dari Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Perwakilan dari berbagai perguruan tinggi terkemuka seperti Universitas Garut, Poltekkes Kemenkes, Universitas Mayasari Bakti, dan lainnya juga turut serta.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menekankan pentingnya verifikasi dan penguatan kolaborasi dalam penempatan kerja luar negeri. Ia menyoroti tantangan regulasi di negara tujuan seperti Republik Korea yang masih memerlukan peningkatan perlindungan bagi pekerja migran. “Walaupun pemerintah di sana sudah memiliki regulasi, namun masih kurang terproteksi dalam penempatan kerja di luar negeri, sehingga ke depannya mereka tetap perlu arahan kerja,” ujar Abdusy.
Abdusy juga berbagi pengalaman kunjungan ke Jepang, di mana perwakilan Kementerian Republik Korea menawarkan peluang kerja bagi tenaga kerja daerah. Ia menegaskan perlunya jalur resmi (Government to Government atau G2G) yang lebih cepat, tertib hukum, dan efisien untuk memaksimalkan peluang tersebut. “Sebagai solusi, pihaknya mendorong adanya kolaborasi pemanfaatan fasilitas dan lembaga ketiga yang sudah ada, khususnya dalam hal penyediaan pelatihan kerja yang singkat, padat, dan sesuai kebutuhan pasar internasional,” tambahnya.
Menteri P2MI Mukhtarudin mengungkapkan bahwa sebanyak 205.924 peluang kerja di luar negeri belum terserap oleh tenaga kerja Indonesia. Data Sistem Informasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 25 Oktober 2026 mencatat 278.848 posisi tersedia, di mana 72.924 telah terisi dan 205.924 masih kosong.
Mukhtarudin menjelaskan bahwa besarnya peluang kerja internasional harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM Indonesia. Fenomena penuaan penduduk di negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Eropa menjadi peluang strategis bagi tenaga kerja Indonesia. Indonesia, dengan proyeksi penduduk usia produktif yang mendukung bonus demografi hingga 2045, memiliki potensi besar untuk mengisi pasar kerja global.
Untuk menjawab kebutuhan ini, Kementerian P2MI mendorong Program SMK Go Global. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan 500.000 tenaga kerja, dengan target penempatan bertahap. “Target penempatan sebanyak 40.000 orang pada 2026, 140.000 orang pada 2027, 180.000 orang pada 2028, dan 140.000 orang pada 2029,” ujar Mukhtarudin.
Kementerian P2MI juga memperluas edukasi migrasi aman melalui pembentukan Migrant Center di lingkungan perguruan tinggi. Hingga 12 Oktober 2026, 43 Migrant Center telah diresmikan. “Keberadaan Migrant Center dapat memperkuat akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja luar negeri yang resmi, edukasi prosedur penempatan, serta pemahaman mengenai hak dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” kata Mukhtarudin.
Jawa Barat menjadi salah satu wilayah potensial dengan 239.821 layanan penempatan Pekerja Migran asal provinsi tersebut selama 2023 hingga 26 Oktober 2026. Kabupaten Garut mencatat 2.725 layanan, Kabupaten Tasikmalaya 1.412 layanan, dan Kota Tasikmalaya 560 layanan.
Kementerian P2MI menawarkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi, termasuk pembentukan Migrant Center, penyebarluasan informasi lowongan kerja, pertukaran data kebutuhan tenaga kerja, dan peningkatan kapasitas calon Pekerja Migran Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung sosialisasi Program SMK Go Global serta memperkuat tata kelola pelindungan pekerja migran.
“Harapannya, integrasi pelatihan kerja dan sosialisasi migrasi aman dapat menekan angka pekerja nonprosedural sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujar Mukhtarudin. Melalui sinergi ini, diharapkan peluang kerja global dapat dimanfaatkan secara optimal dengan penempatan tenaga kerja yang kompeten, aman, prosedural, dan terlindungi.