Bupati Klaten Diduga Suap BPK Demi Hapus Temuan Kelebihan Bayar Rp 5 Miliar
KPK menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka kasus suap terkait upaya menghapus temuan BPK senilai Rp 5 miliar.
Badan Pemeriksa Keuangan
Bupati Klaten dan Kepala BPK Jateng Jadi Tersangka Kasus Suap Hasil Audit
KPK menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Kepala BPK Jateng Ahmad Luthfi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait hasil audit BPK.
Bupati Klaten Hamenang Ditahan KPK Terkait Dugaan Suap Proyek dan Manipulasi Audit BPK
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo ditahan KPK setelah terjaring OTT. Kasus dugaan suap proyek dan sulap hasil audit BPK melibatkan Kepala BPK Jateng dan pihak swasta.
KPK Bawa 9 Orang dari Klaten ke Jakarta, Termasuk Bupati dan Kepala BPK Jateng Terkait Dugaan Suap
KPK membawa total sembilan orang dari Klaten ke Jakarta, termasuk Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Kepala Perwakilan BPK Jateng, terkait dugaan suap proyek dan manipulasi audit.
Bupati Klaten Terjaring OTT KPK, Diduga Terima Suap Rp 1 Miliar
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan suap proyek dan manipulasi hasil audit BPK. Total 20 orang diamankan.
Bupati Klaten Diduga Terima Suap Proyek dan Manipulasi Audit BPK, Dibawa ke KPK
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo diamankan KPK dalam OTT terkait dugaan suap proyek dan manipulasi hasil audit BPK. Total uang tunai Rp 1 miliar diamankan.
OTT KPK di Klaten Amankan Bupati dan Pejabat BPK Jateng
KPK melakukan operasi tangkap tangan di Klaten, mengamankan Bupati Hamenang Wajar Ismoyo dan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah beserta 18 orang lainnya. Uang miliaran rupiah disita.
SPPG Tak Kembalikan Uang Negara Terancam Disuspen Permanen
Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyuspen permanen dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum mengembalikan dana temuan BPK senilai Rp 18,19 miliar hingga akhir tahun.
Paripurna DPR Sahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, 326 Anggota Hadir
Rapat paripurna DPR RI masa persidangan I tahun 2026-2027 dihadiri 326 anggota. Agenda utama pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan RUU Satu Data Indonesia.