Politikus Partai Demokrat Andi Arief menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan saluran klarifikasi terkait putusan MK soal ijazah SMA. Ia menyarankan pansus DPR.
Ahmad Doli Kurnia, Anggota Komisi II DPR, membeberkan argumennya mengenai dugaan pasal selundupan dalam PKPU 19/2023 yang dinilainya bertentangan dengan undang-undang.
PKS menanggapi temuan MK terkait dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Partai ini sedang mengkaji langkah politik terbaik untuk kemajuan bangsa.
PAN masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Wacana pemakzulan mencuat usai gugatan syarat pendidikan dinyatakan tak diterima.
Partai Demokrat menyatakan keterbukaannya untuk menerima aspirasi masyarakat terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, menyusul putusan MK.
Usai gugatan ditolak MK, para penggugat syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka akan melobi DPR, parpol, hingga Istana untuk proses pemakzulan.
Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia memaparkan usulan partai terkait daerah pemilihan (Dapil) nasional dalam RUU Pemilu yang berpotensi menambah 58 kursi DPR.
Komisi II DPR RI membahas wacana penambahan 11 kursi parlemen dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, seiring kesepakatan menaikkan minimal kursi per daerah pemilihan.
PKS menghormati putusan MK terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka dan meminta DPR mencermati sesuai kewenangannya untuk memperkuat etika bernegara.
Anggota Komisi II DPR dari PKB mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk memverifikasi ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka, membuka kemungkinan proses pemakzulan.