DLH DKI Jelaskan Kabut Jakarta, Bukan Akibat Asap Karhutla
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membantah kabut yang menyelimuti langit ibu kota berasal dari asap kebakaran hutan dan lahan.
News
MK Perintahkan Revisi UU Peradilan Militer, Kewenangan Diubah
Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait UU Peradilan Militer dan memerintahkan perubahan kewenangan peradilan militer dalam waktu 2 tahun.
Kemlu Imbau WNI di Arab Saudi Tingkatkan Kewaspadaan Pasca Serangan Houthi
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengimbau WNI di Arab Saudi waspada terhadap serangan Houthi dan tidak menyebarluaskan foto/video insiden. Dua WNI yang terluka telah pulih.
Sumsel Coba Teknologi Dry Ice 1,5 Ton untuk Usir Kabut Asap Karhutla
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menguji coba 1,5 ton dry ice untuk mengatasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, fokus di Palembang.
DPR Minta Polri dan Kejagung Berantas Mafia Pangan yang Rugikan Peternak
Waka Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Polri dan Kejaksaan Agung membantu Menteri Pertanian membasmi mafia pangan yang mempermainkan harga ayam dan telur.
Mentrans Terjunkan 3.500 SDM Unggul ke Kawasan Transmigrasi Lewat Program Patriot
Kementerian Transmigrasi telah mengerahkan hampir 3.500 SDM unggul melalui program Transmigrasi Patriot dalam dua tahun terakhir untuk mengatasi isolasi ilmu pengetahuan.
Pramono Anung: Ego Pemimpin Seringkali Jadi Penghalang Pembangunan Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti ego pemimpin sebagai tantangan dalam pembangunan kota. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan kepercayaan.
KPK Terima Uang Rp 800 Juta dari Kuasa Hukum Hercules Terkait Kasus Summarecon
KPK menerima pengembalian uang senilai Rp 800 juta dari kuasa hukum Hercules Rosario de Marshal, terkait kasus dugaan suap pengelolaan lahan PT Summarecon Agung Tbk di Bogor.
Wakil Panglima OPM Zakarias Fatem Ditangkap, Nyatakan Kembali ke NKRI
Wakil Panglima OPM Kodap IV Sorong Raya, Zakarias Fatem, ditangkap TNI di Maybrat, Papua Barat Daya. Ia menyerukan simpatisan OPM untuk kembali ke NKRI.
Wamensesneg Minta Kemenkum Kaji Ulang Regulasi Penghambat Program Prioritas Presiden
Wamensesneg dorong Kemenkum HAM kaji ulang regulasi yang dinilai menghambat program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar berjalan lancar.