Digitalisasi Layanan Haji Diperkuat dengan Data Kependudukan
Mendagri teken SEB digitalisasi layanan haji bersama Kemenhaj dan Kemenkes, manfaatkan data kependudukan untuk verifikasi calon jemaah.
Kementerian Dalam Negeri
Kemendagri Berupaya Hindari Tumpang Tindih Regulasi Pusat dan Daerah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) fokus pada pencegahan tumpang tindih regulasi pusat dan daerah melalui pendekatan preventif sejak tahap perencanaan.
Pemda Diminta Turut Benahi Pelayanan Haji dan Umrah
Mendagri Tito Karnavian mengajak Pemda mendukung pembenahan pelayanan haji dan umrah melalui digitalisasi layanan berbasis data kependudukan.
Digitalisasi Layanan Haji: Tiga Menteri Berantas Calo dan Pangkas Biaya
Kesepakatan tiga menteri untuk digitalisasi layanan jemaah haji berbasis data kependudukan demi cegah calo, pangkas biaya, dan perpendek antrean.
Wamendagri Pastikan Dana Otsus Papua Tepat Sasaran untuk Masyarakat
Wamendagri Ribka Haluk mengawal ketat penyaluran Dana Otsus Papua. Ini upaya agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, termasuk percepatan alokasi Dana Tambahan Infrastruktur.
Wamendagri Ribka Haluk: Pemda Perlu Percepat Akta Kelahiran Demi Hak Identitas Anak
Wamendagri Ribka Haluk mendorong pemerintah daerah mempercepat kepemilikan akta kelahiran anak untuk mencapai target nasional 100% pada 2026.
Perbaikan Jalan Perbatasan Kaltara: Rp 32 Triliun untuk Konektivitas dan Nasionalisme
Mendagri Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi perbaikan jalan perbatasan Kaltara. Anggaran Rp 32 triliun disiapkan untuk konektivitas dan penguatan nasionalisme.
Pemkot Serang Ajukan Status Ibu Kota Provinsi Banten ke Kemendagri
Pemerintah Kota Serang secara resmi mengajukan permohonan kepada Kemendagri untuk menetapkan Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten. Hal ini diharapkan mendongkrak pembangunan.
Kota Serang Ajukan Ditetapkan Sebagai Ibu Kota Banten ke Kemendagri
Pemerintah Kota Serang mengajukan permohonan ke Kemendagri agar Kota Serang resmi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Banten demi mendorong pembangunan dan investasi.
RUU Satu Data Indonesia Disepakati, Siap Dibawa ke Paripurna DPR
Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah sepakati Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia untuk dibawa ke paripurna dan disahkan menjadi undang-undang besok.