JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran ini diharapkan dapat digunakan untuk mendukung upaya pengendalian inflasi, khususnya dalam membantu kelancaran distribusi pangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Wiyagus dalam Rapat Lanjutan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara daring. Rapat ini melibatkan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan inflasi tertinggi di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Menurut Wiyagus, optimalisasi BTT merupakan salah satu langkah strategis yang dapat dipertimbangkan Pemda untuk merespons tekanan inflasi, terutama yang dipicu oleh kenaikan harga komoditas pangan.
Dengan dukungan terhadap kelancaran distribusi, biaya pengangkutan komoditas diharapkan dapat ditekan. Hal ini pada gilirannya akan membuat harga pangan di tingkat masyarakat tetap terjangkau. Wiyagus menekankan pentingnya pengendalian inflasi dilakukan secara terukur, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah.
Kondisi ini menjadi krusial mengingat sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sulawesi menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas pasokan pangan. Fenomena cuaca ekstrem disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi hasil produksi berbagai komoditas, termasuk cabai.
Selain mengoptimalkan BTT, Wiyagus juga menegaskan perlunya pengawasan rantai distribusi dan penegakan hukum. Hal ini perlu dilakukan melalui koordinasi berkelanjutan dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan distribusi berjalan lancar, mencegah praktik yang mengganggu pasokan, serta menjaga stabilitas harga di daerah.
“Sekali lagi penegakan hukum dan pengawasan distribusi ini langkah konkretnya harus bersama dengan Satgas Pangan secara terus-menerus untuk mengevaluasi terkait dengan inflasi yang ada di daerahnya,” jelas Wiyagus dalam keterangan tertulisnya.
Wiyagus juga menyoroti sejumlah kebutuhan pendukung distribusi pangan yang disampaikan oleh Pemda. Kebutuhan tersebut meliputi sarana transportasi, fasilitas penyimpanan seperti cold storage, serta penyewaan gudang untuk menunjang kelancaran distribusi komoditas pangan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wiyagus menyatakan akan segera menindaklanjutinya melalui koordinasi dan fasilitasi dengan pihak-pihak terkait, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ia berjanji akan berusaha memenuhi apa yang diinginkan oleh para kepala daerah.
“Nanti ada beberapa PR bagi saya yang harus saya segera tindak lanjuti atas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian seperti memfasilitasi transportasi dan storage dan sewa-sewa gudang. Ini nanti ini PR saya selaku pengampu wilayah Kalimantan-Sulawesi tentunya akan berusaha untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh Bapak-Ibu sekalian,” ujar Wiyagus.
Wamendagri mengapresiasi komitmen dan respons cepat para kepala daerah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat agar langkah pengendalian inflasi berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata.
“Sekali lagi terima kasih, tetap semangat, tugas kita adalah memberikan kenyamanan kepada masyarakat,” pungkas Wiyagus.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR, Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang, serta Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Andi Bataralifu. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan Pemda dari wilayah Kalimantan dan Sulawesi.