Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, mendesak kementerian/lembaga (K/L) untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Targetnya, seluruh kegiatan yang dapat dikerjakan pada tahun ini harus selesai sebelum 31 Desember 2026.
Pernyataan ini disampaikan Tito kepada awak media setelah mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Progres Pelaksanaan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, pada Selasa (27/10/2026) dan dipimpin langsung oleh Menko PMK Sugiono.
Tito menjelaskan bahwa penanganan bencana sebelumnya telah melewati tahap tanggap darurat yang fokus pada evakuasi, penanganan korban, dan penyelamatan nyawa, dilanjutkan ke masa transisi darurat. Pada fase tanggap darurat, Presiden Prabowo Subianto telah mengerahkan berbagai kekuatan nasional, termasuk TNI, Polri, BNPB, Basarnas, dan pemerintah daerah (Pemda).
“Pada saat tanggap darurat, Bapak Presiden juga sudah memberikan anggaran awal untuk belanja tidak terduga tambahan sebanyak Rp268 miliar. Kemudian di masa transisi, Bapak Presiden kemudian membuat Satgas di mana Ketua Tim Pengarahnya adalah Menko PMK, anggotanya semua Menko, ditambah Kapolri, Panglima TNI, Menteri Keuangan,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).
Ia melanjutkan, pada tahap pemulihan, sebagian besar aktivitas pemerintahan di daerah terdampak telah kembali berjalan. Kabupaten Aceh Tamiang, yang sebelumnya mengalami gangguan berat, kini dilaporkan mulai pulih. Di sektor pelayanan dasar, pasokan listrik, bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan layanan internet relatif telah kembali normal.
Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit umum dan puskesmas juga telah berfungsi kembali. Meskipun demikian, masih terdapat enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang rusak atau hilang akibat bencana dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Di sektor pendidikan, kegiatan belajar-mengajar telah kembali berjalan normal. Dari total 4.922 satuan pendidikan yang terdampak, sebanyak 99 sekolah masih melaksanakan pembelajaran di kelas darurat. Penanganan ini menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan TNI Angkatan Darat (AD).
“Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan TNI AD yang memiliki satgas jembatan, itu ratusan jembatan yang sudah terbangun oleh TNI AD. Dari kepolisian juga lebih dari 100 saya kalau tidak salah lebih kurang 120an yang dibangun oleh Polri untuk jembatan,” sambungnya.
Meskipun berbagai layanan telah berangsur pulih, Tito mengingatkan bahwa hujan berintensitas tinggi masih berpotensi memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah wilayah. Kondisi ini menambah beban pemerintah dalam memulihkan akses dan aktivitas masyarakat.
Oleh karena itu, Tito meminta K/L yang telah memperoleh alokasi anggaran untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai target tahun ini. Ia menegaskan bahwa perbaikan sekolah, rumah, jalan, jembatan, serta fasilitas ekonomi masyarakat yang telah teralokasi anggarannya perlu terus dikerjakan agar manfaatnya segera dirasakan oleh warga terdampak.
“Harapan kami dengan koordinasi ini akan mempercepat semua proses dan teman-teman K/L semua bergerak dan juga bisa mendorong semua pemerintah daerah dengan anggaran masing-masing dan tambahan anggaran itu juga bisa bergerak dengan lebih cepat,” pungkasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi, serta pejabat terkait lainnya.