Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.
Ahli hukum tata negara yang dihadirkan relawan Gibran diusir dari sidang MK. Ia kemudian melaporkan dua hakim MK ke Majelis Kehormatan MKMK.
Ahli hukum tata negara yang diajukan relawan Gibran Rakabuming Raka diusir dari sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi, berujung pada laporan ke Majelis Kehormatan MK.
Ahli hukum tata negara M Rullyandi melaporkan Hakim MK Saldi Isra dan Arsul Sani ke MKMK setelah diusir dari sidang gugatan syarat pencalonan Wapres Gibran Rakabuming Raka.