Peradi: Perampasan Aset Bukan Sumber Pendapatan Negara, Waspadai Moral Hazard
Peradi mengingatkan perampasan aset tidak dijadikan target pemasukan negara karena berpotensi memunculkan moral hazard dan perilaku tidak benar.
Peradi mengingatkan perampasan aset tidak dijadikan target pemasukan negara karena berpotensi memunculkan moral hazard dan perilaku tidak benar.
Guru besar Fakultas Hukum Unhas, Said Karim, menilai konsep kekayaan tidak wajar (illicit enrichment) sebaiknya tidak dimasukkan dalam RUU Perampasan Aset karena perbedaan ranah hukum.
Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Pujiono mengusulkan kewenangan penyelidikan internal dalam RUU Perampasan Aset untuk mengawasi potensi pelanggaran.
Seorang akademisi menyarankan pembatasan pembalikan beban pembuktian dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah ketimpangan hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang.
Akademisi Universitas Darussalam Gontor, Muhammad Rusdi Anhar, menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam RUU Perampasan Aset terkait hak kepemilikan dan kekayaan tidak wajar.
Akademisi UGM nilai RUU Perampasan Aset tak bisa diterapkan tanpa proses pidana guna mencegah penyalahgunaan wewenang.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membenarkan kunjungan ke kediaman Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai tradisi pergantian pimpinan Polri.