Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, menekankan pentingnya mempercepat penanganan sungai yang mengalami sedimentasi untuk mencegah banjir susulan. Perkembangan positif terus ditunjukkan dalam pemulihan infrastruktur dan layanan dasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pernyataan ini disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera, yang diselenggarakan di Ruang Rapat Posko Nasional Satgas PRR, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Senin (26/10).
Tito menjelaskan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda ketiga provinsi pada November 2025 telah memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Oktober 2026, bencana tersebut memengaruhi 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, dan 4.533 desa/kelurahan. Meskipun sebelumnya terdapat lebih dari 2 juta jiwa pengungsi, kini mereka telah kembali ke rumah atau tempat tinggal lainnya, sehingga tidak ada lagi pengungsi yang bertempat tinggal di tenda.
Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan berlangsung selama tiga tahun, mulai dari 2026 hingga 2028, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pelaksanaan ini melibatkan 33 kementerian/lembaga (K/L) dan memiliki rencana induk yang mencakup 11.520 kegiatan.
Tito menyampaikan bahwa dari sisi infrastruktur, jalan dan jembatan yang terdampak secara umum telah kembali berfungsi. Perbaikan ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya. Namun, beberapa jembatan daerah masih memerlukan penanganan lebih lanjut, terutama karena sebagian infrastruktur kembali terdampak bencana susulan. “Jembatan, jalan rata-rata semuanya sudah fungsional, kecuali beberapa jembatan daerah … dan ini dikeroyok semua, baik oleh PU, TNI, Polri semua bergerak,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (26/10/2026).
Selain infrastruktur, pemulihan juga terjadi pada layanan dasar masyarakat. Tito menyebutkan bahwa kegiatan pemerintahan di Aceh Tamiang, yang sebelumnya terganggu akibat timbunan lumpur, kini telah kembali berjalan. Layanan komunikasi seluler juga telah pulih, diikuti dengan beroperasinya sebagian besar fasilitas layanan kesehatan. Meskipun demikian, enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih memerlukan penanganan lebih lanjut.
Meskipun berbagai capaian telah diraih, Tito mengingatkan bahwa curah hujan yang masih tinggi di wilayah utara dan barat Sumatera menjadi tantangan bagi percepatan pemulihan. Banjir susulan telah terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kota Padang, Solok, Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang. Akibatnya, sejumlah ruas jalan dan jembatan yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan.
Menurut Tito, salah satu faktor yang memperbesar risiko banjir susulan adalah sedimentasi pada sungai-sungai yang terdampak. Dari 137 sungai yang menjadi sasaran normalisasi di ketiga provinsi, sedimentasi telah mengurangi kapasitas tampung dan aliran sungai. Hal ini berpotensi memicu luapan ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. “Begitu sedimennya tinggi, ada curah hujan tinggi, dia meluber menjadi banjir … Artinya ada terus susulan-susulan [bencana] dan kita sedang bekerja [menangani itu],” jelasnya.
Oleh karena itu, Tito meminta Kementerian PU untuk mempercepat penanganan sungai yang terdampak sedimentasi sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir susulan. Percepatan ini diperlukan agar kerusakan infrastruktur tidak terus berulang dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi dapat berjalan lebih optimal. Melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda), Satgas PRR terus mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.