Jakarta – Sebelas bulan pasca-bencana, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah memprioritaskan sisa pekerjaan, termasuk pembangunan hunian dan fasilitas publik permanen, serta penguatan mitigasi bencana untuk meningkatkan keselamatan masyarakat.
Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Sugiono, mengapresiasi kerja keras seluruh elemen, mulai dari pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dunia usaha, hingga masyarakat. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah memprioritaskan regulasi dan dukungan anggaran untuk penanganan dampak bencana di ketiga provinsi.
Meskipun masih menghadapi keterbatasan anggaran dan kendala lapangan, sebagian besar program pemulihan telah berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “11 bulan lamanya proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini berjalan. Tadi juga dilaporkan kepada saya, termasuk yang disampaikan para kepala daerah, bahwa sebagian besar upaya rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah terhadap daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera sudah terealisasi dan tercapai,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulis, Senin (26/10/2026).
Hal ini disampaikan Sugiono di Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Jakarta, pada hari yang sama. Ia merinci bahwa di sektor kesehatan, hampir seluruh fasilitas terdampak telah kembali beroperasi. Namun, penyelesaian enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih menjadi perhatian agar layanan kesehatan dapat berjalan optimal di bangunan yang layak.
Kegiatan belajar mengajar juga telah kembali berlangsung normal, sementara rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah yang terdampak masih terus dilakukan. Di sektor permukiman, pemerintah juga mempercepat penyediaan hunian bagi warga terdampak agar mereka dapat segera menempati tempat tinggal yang aman dan permanen.
Sugiono menilai sejumlah pekerjaan masih membutuhkan akselerasi. Namun, dengan penguatan koordinasi dan penyelesaian kendala secara bersama, seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi diyakini dapat berjalan sesuai rencana. “Memang di beberapa tempat harus kita lakukan akselerasi, tetapi saya kira semua itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan,” katanya.
Selain menuntaskan pemulihan fisik, pemerintah juga memperkuat langkah mitigasi sebagai bagian penting dari pemulihan. Kondisi geografis Indonesia dan perubahan iklim yang memengaruhi pola curah hujan membuat risiko bencana harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan. “Oleh karena itu, upaya-upaya mitigasi juga harus kita masukkan dalam perhitungan kita sehingga jika terjadi bencana, kita lebih siap dan upaya penanggulangan maupun rehabilitasi bisa dilakukan dengan secepat-cepatnya,” tuturnya.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menambahkan bahwa salah satu sektor pemulihan yang perlu mendapatkan perhatian ekstra adalah percepatan penanganan sungai terdampak. Hal ini penting untuk mengantisipasi banjir susulan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Tujuannya adalah terutama bagaimana kita menghadapi banjir susulan, percepatan terutama untuk pembersihan sungai-sungai yang terkena sedimen,” pungkasnya.