Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melaporkan bahwa sekitar 5.800 hektare tambak dan kolam yang terdampak bencana banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera telah berhasil dipulihkan dan kembali beroperasi. Angka ini merupakan bagian dari upaya pemulihan pasca bencana yang terjadi pada akhir tahun 2025.
Trenggono menyampaikan perkembangan ini dalam rapat bersama para Kepala Daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/10/2026). Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Direktur Jenderal Kementerian PKP Teddy Paul Siagian.
Sebelumnya, bencana alam tersebut diperkirakan berdampak pada 33.000 pelaku usaha perikanan dan kelautan. Kerugian mencakup 1.974 nelayan, 25.386 pembudidaya ikan, 375 unit pengolahan ikan, dan 1.450 petambak garam. Kerusakan infrastruktur juga signifikan, meliputi 41.799 unit sarana penangkapan ikan, 35.751 hektare tambak atau kolam beserta prasarana pendukung, 1.475 unit keramba, serta kawasan tambak garam di Aceh.
“Kerusakan juga mencakup 41.799 unit sarana penangkapan ikan, 35.751 hektare tambak atau kolam beserta prasarana pendukung, 1.475 unit keramba, serta kawasan tambak garam di Provinsi Aceh,” ujar Trenggono.
Proses pemulihan dilakukan secara bertahap. KKP menargetkan total 15.446 hektare tambak dan kolam dapat kembali beroperasi pada akhir tahun 2026. Selain itu, target pemulihan lainnya mencakup 1.030 unit keramba aktif kembali, 651 unit mesin dan kapal, 2.146 unit alat tangkap tersalurkan, 375 paket sarana pengolahan tersalurkan, 1.500 unit coolbox tersalurkan, dan 506 rumah perebusan garam aktif kembali. Rehabilitasi lanjutan untuk tambak, keramba, mesin dan kapal, alat tangkap, sarana pengolahan, serta sarana pergaraman dijadwalkan berlanjut secara bertahap pada tahun 2027 dan 2028.
“1.030 unit keramba aktif kembali, 651 unit mesin dan kapal, 2.146 unit alat tangkap tersalurkan, 375 paket sarana pengolahan tersalurkan, 1.500 unit coolbox tersalurkan, dan 506 rumah perebusan garam aktif kembali. Pada 2027 dan 2028, rehabilitasi tambak, keramba, mesin dan kapal, alat tangkap, sarana pengolahan, serta sarana pergaraman akan kami lanjutkan secara bertahap,” jelas Trenggono.
Untuk mendukung upaya ini, KKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp 371,8 miliar pada tahun 2026. Anggaran ini diharapkan dapat menambah jumlah penerima manfaat hingga 17.948 petambak, 638 nelayan, dan 15 unit pengolahan serta pemasaran ikan.
Lebih rinci mengenai progres perbaikan, Trenggono menyebutkan bahwa tambak dan kolam seluas sekitar 5.800 hektare kini telah beroperasi kembali di 27 kabupaten/kota. Rinciannya adalah 5.707 hektare di 8 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, 73,67 hektare di Provinsi Sumatera Utara, dan 33,29 hektare di Provinsi Sumatera Barat. Untuk keramba jaring apung, 80 unit di Sumatera Barat telah kembali beroperasi menggunakan dana APBN-T (Anggaran Belanja Tambahan). Sementara itu, pemulihan keramba yang terdampak di Aceh dan Sumatera Utara akan segera dilakukan menggunakan anggaran khusus.
“Tambak dan kolam dengan luas sekitar 5.800 hektare telah kembali beroperasi di 27 kabupaten/kota, dengan rincian 5.707 hektare di 8 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, 73,67 hektare di Provinsi Sumatera Utara, dan 33,29 hektare di Provinsi Sumatera Barat. Untuk keramba jaring apung, 80 unit di Sumatera Barat telah kembali beroperasi melalui dana ABT. Keramba terdampak di Aceh dan Sumatera Utara akan segera kami pulihkan menggunakan anggaran khusus ini,” papar Trenggono.
Selain itu, pemulihan infrastruktur pelabuhan perikanan juga terus digalakkan. Rehabilitasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga saat ini tengah dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai pada pertengahan November 2026. Di Aceh, 11 pelabuhan perikanan daerah, termasuk PPI Lampulo, PPI Lambada, dan PPI Pusong, sedang dalam proses penyusunan Detail Engineering Design (DED) menggunakan dana APBN-T, dengan target konstruksi dimulai pada tahun 2027.
“Di Aceh, 11 pelabuhan perikanan daerah, antara lain PPI Lampulo, PPI Lambada, dan PPI Pusong, sedang disusun Detail Engineering Design (DED)-nya menggunakan dana ABT, dengan target konstruksi dimulai pada tahun 2027,” tutupnya.