Partai NasDem menanggapi rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan menjembatani aspirasi rakyat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke DPR. Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa hingga kini Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, hanya memerintahkan kadernya untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kebetulan NasDem sendiri, Ketua Umum memerintahkan tetap bekerja sesuai aturan yang berlaku,” kata Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Sahroni menambahkan, Surya Paloh menginstruksikan seluruh kader NasDem untuk memberikan dukungan kepada pemerintah yang sedang menjabat. Mengenai hal-hal lain di luar dukungan kepada pemerintah, Sahroni menegaskan bahwa belum ada arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
“Memberikan dukungan kepada pemerintah. Yang lain-lain belum ada perintah,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, merespons pernyataan Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, yang berencana menjembatani aspirasi rakyat mengenai polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka. Kholid menjelaskan bahwa fraksi PKS di DPR akan terlebih dahulu membangun komunikasi dengan partai-partai lain terkait hal tersebut.
“DPP PKS menugaskan kepada Fraksi DPR RI untuk membangun komunikasi politik terlebih dahulu dengan fraksi-fraksi lain. Saat ini DPR RI masih reses, kita akan tunggu nanti saat masa sidang berikutnya,” kata Kholid kepada wartawan, Rabu (20/10).
Ia menyampaikan bahwa PKS akan menjajaki setiap masukan yang diterima mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran. Kholid juga menyebut PKS akan mendiskusikan potensi penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat yang sering disinggung oleh berbagai pihak.
“Yang penting bangun komunikasi politik dulu, menjajaki apa pandangan dan pendapat kawan-kawan di DPR. Kita lihat nanti ya, kita jajaki dulu,” tutupnya.