Jakarta – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menekankan pentingnya penguatan langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional. Salah satu fokus utamanya adalah pemerataan pembangunan di wilayah Papua.
Pernyataan ini disampaikan Bamsoet usai mengikuti Rapat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wantimpres RI di Jakarta pada Rabu (21/10). Ia menggarisbawahi bahwa setiap kebijakan pemerintah harus tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik.
“Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Komitmen tersebut perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang tepat sasaran dan terkoordinasi. Khusus Papua, pendekatan kemanusiaan, dialog, dan pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama agar masyarakat semakin merasakan kehadiran negara serta memperoleh kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).
Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI ke-15, menuturkan bahwa pemerintah telah membangun fondasi penting untuk percepatan pembangunan Papua. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, serta penguatan pelayanan publik. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, alokasi dana otonomi khusus (otsus) ditingkatkan menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat kemiskinan di Papua Pegunungan pada September 2025 tercatat sebesar 27,21 persen. Oleh karena itu, efektivitas dana otsus perlu terus diperkuat. Penguatan ini mencakup pengawasan berbasis hasil, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, serta pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau wilayah terpencil.
“Langkah pemerintah membangun Papua perlu terus diperkuat dengan memastikan setiap program benar-benar dirasakan masyarakat. Dana otonomi khusus harus semakin efektif untuk memperbaiki sekolah, memperluas layanan kesehatan, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan ekonomi lokal. Dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat Papua juga perlu diperluas. Dengan begitu, keamanan, kepercayaan masyarakat, dan kesejahteraan dapat tumbuh bersama,” jelas Bamsoet.
Lebih lanjut, Bamsoet menilai penguatan pendekatan kesejahteraan di Papua harus berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat sipil dan penegakan hukum yang profesional. Ia menekankan bahwa masyarakat harus merasakan manfaat pembangunan dan perlakuan hukum yang adil demi menjaga stabilitas keamanan.
“Stabilitas politik dan keamanan akan semakin kuat ketika masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Karena itu, langkah pemerintah memperkuat reformasi hukum, pemberantasan korupsi, dan pelayanan publik perlu terus didukung dengan pengawasan yang terukur. Kita perlu memastikan setiap kebijakan menghasilkan perubahan nyata, mulai dari pelayanan yang lebih cepat, kepastian hukum, hingga meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada negara,” tandas Bamsoet.
Menyinggung ancaman siber, Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Waketum Golkar, menyatakan bahwa pemerintah harus siap menghadapinya. Ia mengusulkan peningkatan standar keamanan sistem elektronik vital, audit berkala, serta koordinasi yang erat antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, TNI, dan Komando Intelijen.
“Pemerintah perlu semakin memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap berbagai ancaman nasional. Keamanan siber, ketersediaan energi, stabilitas pangan, dan perlindungan infrastruktur strategis harus dikelola secara terpadu. Dengan pembagian tugas yang jelas dan dukungan teknologi, pemerintah dapat mencegah gangguan sejak awal serta menjaga pelayanan publik dan kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan baik,” imbuhnya.