Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas, menggelar dialog dengan sekitar 26 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Indonesia. Kegiatan yang bertajuk Sapa Manajer KDKMP ini bertujuan untuk memantau operasionalisasi koperasi sekaligus menyerap berbagai kendala yang dihadapi para manajer di lapangan.
Dalam dialog tersebut, beberapa manajer yang berasal dari wilayah seperti Banyumas, Kediri, dan Blitar, menyampaikan adanya tantangan terkait pasokan barang yang dirasa belum konsisten. Selain itu, kebutuhan biaya operasional juga menjadi salah satu kendala yang diangkat oleh para manajer.
Zulhas mencatat seluruh masukan yang disampaikan sebagai bahan penting untuk monitoring dan evaluasi program KDKMP. Ia juga berencana untuk mengadakan rapat evaluasi KDKMP setiap pekannya. Pertemuan rutin ini diharapkan dapat memantau perkembangan dan menindaklanjuti kendala yang dihadapi secara berkelanjutan.
“KDKMP merupakan program baru dengan pekerjaan besar yang harus kita jalankan bersama. Pasti ada tantangan dalam pelaksanaannya. Karena itu, saya ingin mendengar langsung laporan dari para manajer, mencatat masalahnya, dan mengevaluasi tindak lanjutnya secara rutin,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulisnya.
Zulhas menjelaskan bahwa KDKMP memiliki dua fungsi utama yang sangat krusial. Pertama, sebagai infrastruktur pemerintah yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Kedua, sebagai offtaker yang berperan menampung dan membeli hasil produksi dari warga desa.
Oleh karena itu, para manajer KDKMP diminta untuk memprioritaskan fungsi pelayanan publik. Hal ini terutama penting dalam memastikan ketersediaan dan penyaluran barang-barang bersubsidi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat sasaran kepada penerima yang berhak.
“Fokuskan KDKMP untuk menjalankan fungsi infrastruktur pemerintah yang menyalurkan barang bersubsidi kepada penerima yang berhak. KDKMP harus hadir sebagai layanan yang nyata bagi warga dan menjadi penghubung bagi hasil produksi desa ke pasar,” tegas Zulhas.
Untuk mengatasi persoalan pasokan barang yang belum konsisten, Zulhas mendorong para manajer untuk proaktif berkoordinasi langsung dengan Agrinas dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pemasok yang berada di wilayah terdekat. Menurutnya, koordinasi langsung di tingkat wilayah dapat mempercepat proses pengecekan stok barang dan penyelesaian masalah operasional.
Ia juga mengimbau agar para manajer memanfaatkan Person in Charge (PIC) Area Agrinas yang ada sebagai penghubung. PIC Area ini dapat berfungsi sebagai pendamping teknis sekaligus kanal untuk meneruskan kendala yang dihadapi. Zulhas menekankan bahwa penyelesaian masalah tidak selalu harus menunggu keputusan dari pusat yang seringkali memakan waktu lama.
Oleh sebab itu, manajer diharapkan untuk aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di wilayah kerja mereka masing-masing. Pelaporan perkembangan secara berkala juga penting agar kendala yang muncul dapat segera ditangani.
Dalam operasional sehari-hari, manajer KDKMP bekerja sama dan berkoordinasi dengan pengurus koperasi serta kepala desa atau lurah yang bertindak sebagai pengawas. Bersama dengan pengurus, manajer juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan mengenai perkembangan usaha, kondisi keuangan, kesiapan pengelolaan, serta kendala yang dihadapi beserta tindak lanjutnya.
Saat ini, tercatat ada sebanyak 28.787 KDKMP yang telah dibentuk, dan 10.070 di antaranya telah memulai operasionalnya. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa koperasi yang sudah berjalan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Manfaat tersebut meliputi akses terhadap kebutuhan pokok, barang bersubsidi, hingga pengembangan kegiatan ekonomi di desa.
“KDKMP harus hidup dan memberi manfaat nyata. Kita kawal bersama agar koperasi ini melayani warga dengan cepat, memperkuat ekonomi desa, dan membuka peluang bagi masyarakat setempat,” pungkas Zulhas.