Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengemukakan sebuah gagasan agar aparatur sipil negara (ASN) mengenakan peci dan sarung setidaknya sekali dalam sepekan. Namun, Kementerian Agama (Kemenag) menekankan bahwa usulan ini murni sebatas ide dan bukan sebuah kewajiban.
Usulan yang disampaikan Menag ini sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial dan menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Juru Bicara Kemenag, Thobib Al-Asyhar, mengonfirmasi adanya usulan tersebut yang disampaikan oleh Menag saat memberikan sambutan pada acara Festival Sarung dan Peci Santri di kantor Kemenag beberapa waktu lalu.
Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri. “Ide itu ditawarkan Menag saat memberi sambutan pada Festival Sarung dan Peci Santri di kantor Kemenag beberapa hari lalu yang menjadi rangkaian peringatan Hari Santri,” ujar Thobib saat dihubungi, Kamis (29/10/2026).
Thobib menjelaskan lebih lanjut bahwa gagasan tersebut tidak memiliki unsur paksaan. Menurutnya, penerapan penggunaan peci dan sarung akan tetap mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi, kenyamanan, dan kebutuhan para pegawai dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Sifatnya masih gagasan dan tidak bersifat wajib. Menag saat itu tegas mengatakan bahwa gagasan tersebut tidak dalam konteks untuk diterapkan sebagai kewajiban. Penggunaannya dapat menjadi anjuran yang tetap mempertimbangkan kondisi, kenyamanan, dan kebutuhan pegawai dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sarung dan peci bukan sekadar pakaian tradisional, melainkan memiliki makna budaya yang mendalam, termasuk unsur sejarah dan filosofi yang turut membentuk identitas bangsa. Selain itu, sarung juga berkontribusi pada produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Sarung dan peci bukan hanya pakaian tradisional yang melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia. Keduanya memiliki perjalanan sejarah, filosofi, dan nilai sosial yang turut membentuk identitas kebangsaan. Sarung juga banyak diproduksi UMKM,” tuturnya.
Thobib juga mengingatkan bahwa gagasan serupa pernah diusulkan sebelumnya. Ia menyinggung usulan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2019, yang kala itu juga mendapat respons positif dari Menteri Agama periode tersebut, Lukman Hakim Saifuddin. “Sebenarnya gagasan sejenis bahkan pernah dilontarkan Presiden (2014-2024) Joko Widodo pada 2019 dan saat itu juga direspons secara positif oleh Menteri Agama kala itu, Pak Lukman Hakim Saifuddin. Jadi sebenarnya gagasan yang sudah pernah ada sebelumnya,” imbuhnya.