JAKARTA – Indikator ketenagakerjaan nasional pada 2026 menunjukkan tren positif yang sejalan dengan penguatan variabel ekonomi makro Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional berhasil ditekan hingga mencapai 4,65%.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan angka tersebut menandai capaian pengangguran terendah, mendekati level yang terakhir tercatat pada 1994. “Pemerintah terus memantau dinamika ketenagakerjaan sebagai salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat dan efektivitas kebijakan ekonomi. Capaian TPT 4,65% ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dorongan sektor riil dan investasi dalam memfasilitasi kebutuhan pasar kerja,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2026).
Secara metodologi, TPT diukur berdasarkan standar internasional International Labour Organization (ILO) dan BPS, yaitu persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja nasional. Capaian 4,65% ini menjadi bukti kuatnya daya serap pasar kerja nasional, mendekati tingkat pengangguran pada 1994 yang tercatat sebesar 4,36%. Hal ini mencerminkan pemulihan ekonomi nasional yang berjalan konsisten.
Haryo menambahkan, capaian tersebut semakin signifikan mengingat jumlah angkatan kerja Indonesia pada 2026 telah berkembang pesat menjadi 155,41 juta orang. Angka ini hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah angkatan kerja pada era 1990-an yang berkisar 83,32 juta orang. “Mampu menekan TPT hingga mendekati level terendah di tengah basis angkatan kerja yang melonjak masif menegaskan pesatnya penciptaan dan penyerapan lapangan kerja baru di berbagai sektor ekonomi,” jelasnya.
Sebagai gambaran historis, TPT sempat mengalami lonjakan signifikan pada 2005 hingga mencapai 11,24% akibat lesunya penyerapan tenaga kerja dan tekanan ekonomi domestik. TPT juga sempat meningkat menjadi 7,07% pada 2020 di tengah pandemi COVID-19. Tren penurunan hingga mencapai 4,65% pada 2026 menunjukkan perbaikan indikator ketenagakerjaan seiring dengan pemulihan ekonomi dan daya saing industri nasional.
“Pemerintah terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui program pelatihan vokasi, upskilling, dan peningkatan utilisasi industri. Fokus kita bukan hanya mempertahankan angka pengangguran di tingkat rendah, tetapi juga memastikan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas serta berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat,” pungkas Haryo.