Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengadakan pra-sosialisasi pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat setempat mengenai potensi dampak pembangunan tol, khususnya terhadap lahan pertanian, sistem irigasi, dan akses antar kampung.
Andre menjelaskan bahwa pembangunan tol ini sangat krusial untuk memperkuat konektivitas di Sumatera Barat. Tol ini akan berfungsi sebagai jalur alternatif vital ketika akses utama seperti Lembah Anai dan Malalak terganggu akibat bencana alam. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat penting seperti Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Alex Saputra, serta tokoh adat dan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Andre menekankan bahwa pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi merupakan terobosan penting untuk mengatasi keterbatasan jalur penghubung di Sumatera Barat. Ia menyoroti bahwa akses dari Padang menuju Padang Panjang, Bukittinggi, dan daerah lainnya selama ini sangat bergantung pada jalur yang rentan terhadap gangguan, terutama di kawasan Lembah Anai dan jalur alternatif Malalak. “Sumatera Barat membutuhkan terobosan. Sejak saya kecil sampai sekarang, jalur Padang menuju Bukittinggi masih itu-itu saja. Akibatnya, kemacetan terjadi di mana-mana. Ketika Lembah Anai putus, kita tidak memiliki jalur alternatif yang memadai,” ujar Andre, yang juga menjabat sebagai ketua umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Andre menambahkan bahwa pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dengan nilai perencanaan mencapai sekitar Rp 29 triliun, belum termasuk biaya pembebasan lahan. Dukungan ini, menurutnya, diperjuangkan melalui komunikasi intensif dengan Presiden. “Alhamdulillah, kita mendapatkan dukungan untuk pembangunan tol dari Sicincin menuju Bukittinggi. Tugas saya sebagai anggota DPR adalah memperjuangkan anggarannya dan memastikan Sumatera Barat mendapatkan perhatian pemerintah pusat,” katanya.
Rencana pembangunan tol ini mencakup jalur dari Sicincin menuju Padang Panjang yang akan dilengkapi dua terowongan, masing-masing sepanjang sekitar 700 meter dan 4,6 kilometer. Pengembangan jalur menuju kawasan Agam juga menjadi bagian integral dari upaya penguatan konektivitas di Sumatera Barat. Namun, Andre menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tol tidak hanya diukur dari terwujudnya infrastruktur fisik, melainkan juga dari kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di sepanjang trase pembangunan.
Andre meminta seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk PT Hutama Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta instansi pertanahan, untuk membuka ruang dialog yang jelas dan transparan. Ia menekankan pentingnya pembahasan rinci mengenai persoalan kepemilikan lahan, lahan garapan, sawah produktif, bangunan, pohon, hingga sistem irigasi. “Saya tidak ingin menzalimi masyarakat. Jabatan ini harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Karena itu, kita harus duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Kalau ada persoalan, sampaikan. Kita diskusikan apakah trase bisa digeser atau bagaimana cara mengurangi dampaknya,” tegas Andre.
Selain itu, Andre menyoroti pentingnya meminimalkan dampak pembangunan terhadap lahan pertanian dan memastikan akses masyarakat tidak terputus. Ia menekankan bahwa desain jalan harus mempertimbangkan kebutuhan terowongan dan jalan penghubung. “Jangan sampai pertanian masyarakat terganggu. Kalau ada persoalan irigasi, harus dicarikan solusinya. Kita juga harus memastikan kampung-kampung tidak terpisah. Pembangunan ini harus membawa manfaat bagi masyarakat dan generasi berikutnya,” ujarnya.
Andre menyatakan bahwa pra-sosialisasi ini sengaja digelar untuk mempercepat komunikasi dengan masyarakat. Dialog lanjutan bersama tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, Hutama Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, ATR/BPN, dan instansi terkait dijadwalkan berlangsung pada pertengahan November 2026. Pada tahapan ini, masyarakat diharapkan mendapatkan penjelasan terperinci mengenai rencana trase, bidang tanah yang berpotensi terdampak, status kepemilikan dan penggarapan lahan, serta mekanisme penilaian dan ganti kerugian.
Andre juga meminta pemerintah daerah untuk membantu memastikan proses komunikasi berjalan secara terbuka, mengingat ia tidak ingin pembangunan ini menimbulkan persoalan berkepanjangan akibat kurangnya penjelasan sejak awal. Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menyambut baik kegiatan ini dan berharap pembangunan tol dapat meningkatkan perekonomian daerah, menekan pengangguran, serta mendorong Padang Panjang berkembang menjadi kota tujuan.
Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi menambahkan bahwa pengalaman terputusnya akses Lembah Anai dan Malalak pada tahun 2025, yang sempat membengkakkan waktu tempuh dari dua hingga tiga jam menjadi sekitar 10 jam, menunjukkan urgensi jalur alternatif. Ia menjelaskan bahwa pelebaran jalan nasional yang sudah padat lebih sulit dibandingkan pembangunan jalur baru, sehingga ia mengajak masyarakat untuk mengikuti proses sosialisasi.
Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat pendataan awal di lapangan. Ia memastikan bahwa masukan masyarakat, termasuk terkait perbedaan status pemilik dan penggarap lahan, akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan data sebelum konsultasi publik berikutnya. Dalam dialog tersebut, sejumlah tokoh masyarakat menyuarakan kekhawatiran tentang dampak pembangunan terhadap lahan pertanian produktif, mata pencaharian petani, dan kelancaran irigasi, serta meminta transparansi trase dan penyelesaian masalah melalui musyawarah. Tokoh adat juga menyatakan dukungan dengan harapan kepentingan masyarakat tetap diperhatikan, dan validasi data kepemilikan tanah melalui perwakilan kaum yang jelas menjadi masukan untuk kelancaran pembahasan.
Andre menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembahasan dan memastikan aspirasi warga menjadi perhatian dalam penyempurnaan rencana pembangunan. “Tujuan kita sama, bagaimana Sumatera Barat dan Padang Panjang semakin maju. Kita harus mencari jalan keluar yang terbaik, mengurangi dampak terhadap masyarakat, dan memastikan pembangunan ini memberikan manfaat untuk anak cucu kita,” tutup Andre.