JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan komitmen kuat pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah akan terus mengoptimalkan upaya pengendalian dan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Penegasan ini disampaikan Tito usai mengikuti Rapat Tingkat Menteri Membahas Situasi Terkini Bidang Politik dan Keamanan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta.
“Tapi kita… sama-sama melakukan pengendalian, mitigasi kebakaran hutan dan lahan ini, agar tidak berdampak lebih buruk dengan segala cara, termasuk di antaranya kalau memang ada korporasi yang terlibat, pemerintah Indonesia tidak akan segan-segan menindak tegas,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/10/2026).
Tito mengakui salah satu tantangan terbesar dalam penanganan karhutla adalah pemadaman di lahan gambut. Proses ini membutuhkan air dalam jumlah besar, yang menjadi lebih sulit ketika sumber air terbatas.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya hujan, baik secara alami maupun melalui modifikasi cuaca, untuk membantu mengatasi kebakaran. Namun, upaya modifikasi cuaca belum sepenuhnya optimal karena ketersediaan benih awan yang masih terbatas.
“Nah, sekarang hambatannya apa? Kalau seandainya benih awannya enggak ada, sehingga tidak terjadi hujan alami, maupun hujan buatan yang dicoba tidak ada, itu, itu hambatan,” tuturnya.
Selain keterbatasan hujan, akses terhadap sumber air dalam volume besar juga menjadi kendala signifikan dalam pemadaman di lahan gambut. Kondisi ini diperparah oleh musim kemarau yang melanda sejumlah daerah.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah juga mengupayakan penggunaan bahan kimia berupa surfaktan. Bahan ini diklaim dapat membantu meredakan api dengan penggunaan air yang lebih sedikit.
“Dengan bahan itu, dengan jumlah air yang kecil yang lebih sedikit, dia mampu untuk mendinginkan dan meredakan, mematikan (kebakaran di) lahan gambut. Nah, itu adalah salah satu upaya di tengah kesulitan air hujan, alami, maupun modifikasi cuaca,” jelasnya.
Tito berharap berbagai upaya penanganan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat segera meredakan karhutla. Ia juga berharap ketersediaan benih awan di sejumlah titik meningkat sehingga modifikasi cuaca dapat kembali dioptimalkan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Menko Polhukam Dudung Abdurachman, Menteri Luar Negeri Armanatha Christiawan Nasir, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, serta pihak terkait lainnya.