JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan haruslah berorientasi pada manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudahan dalam mengakses berbagai layanan publik, pengurangan beban administrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan secara keseluruhan menjadi indikator utama keberhasilan.
Rini menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak bisa hanya diukur dari seberapa canggih teknologi yang diterapkan atau sekadar capaian indeks digitalisasi. Fokus utama harus tetap pada dampak positif yang dihadirkan bagi masyarakat.
“Karena pada akhirnya, transformasi digital bukan hanya tentang seberapa maju teknologi yang kita miliki, tetapi tentang seberapa besar perubahan positif yang dapat kita hadirkan bagi masyarakat,” ungkap Rini dalam keterangan tertulis pada Rabu (21/10/2026), usai Peruri Digital Summit 2026 di Jakarta.
Lebih lanjut, Rini menekankan bahwa pemanfaatan teknologi dalam birokrasi harus disertai dengan penguatan peran aparatur sipil negara (ASN). Teknologi seharusnya berfungsi sebagai alat bantu bagi ASN untuk bekerja lebih berkualitas, meningkatkan efektivitas tugas, dan pada akhirnya menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, bukan untuk menggantikan peran birokrasi.
“Kita tidak sedang membangun birokrasi yang menyerahkan tanggung jawabnya kepada mesin. Justru teknologi harus membantu ASN bekerja lebih berkualitas, sehingga dapat memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain penguatan peran ASN, Rini juga menyoroti beberapa faktor krusial lainnya yang menentukan keberhasilan transformasi digital. Ini mencakup integrasi data dan layanan lintas instansi, penguatan keamanan siber, perlindungan privasi data, serta penerapan tata kelola teknologi yang tepercaya.
Menteri PANRB juga menyoroti pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah, Peruri, sektor swasta, akademisi, dan berbagai mitra teknologi. Kolaborasi ini dianggap fundamental dalam membangun ekosistem pemerintahan digital nasional yang kuat dan terpadu.
Melalui forum Peruri Digital Summit 2026, Rini berharap sinergi antara seluruh pemangku kepentingan dapat semakin diperkuat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerintahan digital yang tidak hanya terintegrasi dan aman, tetapi juga adaptif serta dapat dipercaya oleh masyarakat luas.
“Saat ini bukan lagi sekadar bagaimana menjadi digital, melainkan bagaimana tetap relevan dan mampu beradaptasi ketika perkembangan teknologi berlangsung lebih cepat daripada siklus kebijakan,” pungkasnya, menegaskan perlunya adaptasi berkelanjutan di era digital yang dinamis.