Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis telah mengambil langkah-langkah penanganan terhadap dampak banjir bandang yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat, pada Sabtu, 10 Oktober lalu. Penanganan difokuskan pada pembersihan fasilitas umum dan kawasan permukiman terdampak melalui skema padat karya yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat.
Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan lingkungan pascabencana sekaligus memberikan insentif ekonomi bagi warga yang terdampak. Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat melalui padat karya menjadi bagian integral dari upaya kementerian untuk membantu warga memulihkan kondisi lingkungan, khususnya di area permukiman yang tertutup lumpur.
“Padat karya kita manfaatkan di Ditjen Prasarana Strategis, utamanya untuk membersihkan lingkungan perumahan masyarakat. Kami melibatkan masyarakat yang terdampak bencana untuk ikut membersihkan lumpur. Tidak hanya perumahan, tapi juga di masjid dan fasilitas umum lain-lainnya kalau ada,” ujar Dody dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10/2026).
Skema padat karya ini sebelumnya juga telah diterapkan dalam penanganan bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Melalui program ini, Kementerian PU tidak hanya fokus pada pembersihan, tetapi juga turut berkontribusi pada pemulihan ekonomi masyarakat melalui pemberian insentif atas keterlibatan mereka.
“Jadi sama seperti yang pernah kita kerjakan di Aceh dan Sumatera Utara. Masyarakat yang terdampak, kita libatkan dari awal, paling tidak untuk membersihkan perumahannya sendiri, tapi kita kasih insentif,” tambah Dody.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Barat, Rifi Firdaus Lustika, menambahkan bahwa tim teknis telah melakukan survei terhadap 33 titik fasilitas peribadatan dan kesehatan di tiga kecamatan terdampak di Kota Padang, yakni Kecamatan Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo. Dari jumlah tersebut, hanya 7 lokasi yang terdampak, terdiri dari dua masjid dan lima mushola.
“Alhamdulillah, yang terdampak hanya 7 lokasi yang terdiri dari 2 masjid dan 5 mushola. Dan saat ini untuk pembersihan 2 masjid dan 5 mushola yang tersebar tersebut sudah selesai 100% dan sudah digunakan kembali oleh masyarakat. Saat ini kami juga sedang melakukan penanganan di 2 kawasan permukiman untuk pembersihan. Dan untuk proses pembersihannya sendiri, kami menggunakan mekanisme padat karya,” jelas Rifi.
Dalam pelaksanaan pembersihan di kawasan Lumin Park dan Kampung Tanjung, masyarakat terdampak dilibatkan secara langsung untuk membersihkan rumah-rumah mereka. Sementara itu, pembersihan jalan dan penanganan material berat tetap dilakukan menggunakan alat berat. Rifi melaporkan bahwa proses pembersihan telah hampir final dan kondisi lingkungan sudah bersih serta nyaman untuk digunakan kembali.
Muhammad Taufik, salah seorang warga Kampung Tanjung, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian PU atas respons cepat dalam penanganan pascabencana. Ia mengapresiasi keterlibatan warga dalam program padat karya yang memungkinkan mereka tetap mendapatkan penghasilan meskipun harus libur dari pekerjaan rutin.
“Berkat bantuan dari pemerintah dan PU, kami sebagai warga sangat berterima kasih. Masalahnya, kami diikutsertakan untuk menjadi bagian dari program Padat Karya, ditugaskan untuk membersih-bersih rumah. Warga bisa libur kerja rutin tapi tetap mendapat uang gaji dari program tersebut. Jadi terima kasih banget lah. Sangat membantu untuk membersihkan jalan dan lumpur yang masuk ke rumah,” pungkasnya.
Selain di Kota Padang, penanganan dampak banjir juga dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Dari sepuluh lokasi yang menjadi fokus penanganan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, sembilan lokasi terdampak material lumpur, terutama di bagian pekarangan rumah. Di beberapa titik, lumpur bahkan masuk ke dalam bangunan. Seluruh pekerjaan pembersihan di lokasi-lokasi tersebut kini telah selesai.
Melalui penanganan darurat dan kolaborasi lintas unit kerja, Kementerian PU berkomitmen untuk terus mendukung pemulihan fasilitas publik dan permukiman masyarakat pascabencana. Penerapan skema padat karya diharapkan tidak hanya mempercepat proses pembersihan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat terdampak.