Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI, Agus Jabo Priyono, menekankan pentingnya penguatan sinergi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dengan TNI-Polri dalam pelaksanaan berbagai program sosial. Banyak program Kemensos, seperti penanganan bencana alam, rehabilitasi sosial, hingga pembentukan karakter dan kedisiplinan siswa Sekolah Rakyat, memiliki keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi TNI-Polri.
Penegasan ini disampaikan Agus saat menerima kunjungan audiensi dari Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, Irjen Pol Muhammad Sabilul Alif, beserta 16 peserta didik Sespim Lemdiklat Polri Dikreg ke-36 TA 2026 di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.
Dalam penanganan bencana alam, koordinasi intensif antara Kemensos dan TNI-Polri sangat krusial. Agus menyoroti kecepatan distribusi bantuan sebagai faktor penting untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak segera terpenuhi. “Kalau terlambat sehari saja, bantuan terutama yang darurat, yaitu logistik dan permakanan, masyarakat sudah kasihan. Maka, salah satu hal yang darurat dan perlu sinergi antara Kemensos dengan TNI-Polri adalah masalah penanganan bencana,” kata Agus.
Ia menjelaskan bahwa di wilayah terdampak bencana yang sulit dijangkau, dukungan personel, peralatan, dan kemampuan operasional TNI-Polri sangat diperlukan untuk membantu Kemensos menyalurkan bantuan logistik. Koordinasi yang cepat dan terarah diharapkan dapat mempercepat penanganan di lapangan. “Butuh kolaborasi yang sangat cepat karena di titik-titik yang tidak bisa dijangkau, hanya TNI dan Polri yang bisa menjangkau. Dan kita punya logistik yang harus didistribusikan ke titik-titik yang tidak terjangkau, melalui peralatan ataupun sumber daya manusia dari TNI Polri. Ini butuh sinergi yang cepat karena butuh penanganan di bencana alam itu sangat cepat,” jelasnya.
Selain kebencanaan, sinergi Kemensos dengan TNI-Polri juga esensial dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial. Ini mencakup pendampingan terhadap korban tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA). “Program Kemensos itu nanti urusannya dengan Kepolisian dan TNI banyak sekali. Salah satunya program Sekolah Rakyat, kemudian program rehabilitasi sosial, mulai dari korban terorisme sampai perdagangan orang dan korban NAPZA,” ungkap Agus.
Agus juga menyoroti pentingnya kolaborasi dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Pendekatan rehabilitasi sosial perlu dikedepankan untuk memberikan kesempatan belajar, pendampingan, serta pengembangan potensi dan karakter anak-anak. Koordinasi antara Kemensos dan Polri diharapkan dapat mendorong penanganan yang lebih tepat terhadap persoalan siswa, dengan mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi dan pendampingan anak, bukan hanya dari aspek hukum.
“Kita berharap dengan saling berkoordinasi seperti ini, di lapangan ada perubahan. Sesuatu yang kemarin agak lambat bisa menjadi cepat, termasuk dalam menangani anak-anak Sekolah Rakyat yang membutuhkan pendekatan rehabilitasi dan koordinasi bersama,” ujar Agus.
Lebih lanjut, keterlibatan TNI dan Polri berpotensi mendukung pembentukan karakter siswa Sekolah Rakyat, terutama dalam menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kebiasaan positif. Agus mencontohkan perubahan positif pada siswa sejak mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. “Yang membanggakan orang tua, anak yang tadinya bangun saja susah, sekarang jam 04.00 sudah bangun di Sekolah Rakyat. Mereka sudah terbiasa menjalankan kegiatan, termasuk salat tahajud,” tuturnya.
Perubahan perilaku dan karakter siswa mulai terlihat sejak Sekolah Rakyat beroperasi pada 2025. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya membangun lingkungan pendidikan yang tidak hanya memberikan akses belajar, tetapi juga membentuk kemandirian dan kedisiplinan anak.