JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menginstruksikan jajarannya untuk menggunakan kamera yang dikenakan di tubuh atau body-worn camera saat bertugas mengamankan aksi penyampaian pendapat di ruang publik. Langkah ini diambil untuk memperkuat akuntabilitas petugas dan memastikan pengamanan berjalan secara humanis.
Suyudi menegaskan bahwa pendekatan humanis dan persuasif harus menjadi prioritas utama dalam mengawal unjuk rasa serta penanganan potensi konflik sosial. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. “Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, Polri juga mendorong penguatan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera dalam pelaksanaan tugas pengamanan,” kata Suyudi dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).
Pengamanan yang mengedepankan dialog ini, lanjut Suyudi, sejalan dengan komitmen Polri untuk memelihara stabilitas keamanan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Kami menyadari bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Polri berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pelaksanaan Asta Cita pemerintah, khususnya Asta Cita ke-2 dan Asta Cita ke-7,” ujarnya.
Selain itu, mantan Kapolda Banten ini juga menekankan pentingnya penindakan terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim usaha, seperti narkoba, judi daring, premanisme, dan pemerasan. Perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan pekerja, melalui Desk Ketenagakerjaan juga akan ditingkatkan.
Korps Bhayangkara juga terlibat aktif dalam sejumlah program prioritas pemerintah, di antaranya penanganan bencana, pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pembangunan Jembatan Merah Putih, serta penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan komoditas jagung.
Di internal Polri, percepatan reformasi birokrasi dilakukan melalui pengawasan ketat, penerapan sistem meritokrasi pada jalur karier personel, dan integrasi transformasi digital pada layanan publik. “Kami menyadari bahwa upaya Polri masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami terus berbenah dan mendengarkan masukan masyarakat dan memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” tutur Suyudi.
Menutup keterangannya, Suyudi mengajak masyarakat untuk turut menjaga ketertiban umum dan mewaspadai provokasi dari informasi yang belum terverifikasi. “Kepercayaan masyarakat harus terus dijawab melalui pelayanan yang mudah diakses, penegakan hukum yang berkeadilan, dan kehadiran Polri yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.