JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (KabaKom) Republik Indonesia, Syahganda Nainggolan, menegaskan kesiapan pemerintah untuk menerima berbagai kritik dan masukan dari masyarakat, terutama yang berasal dari daerah. Penegasan ini sejalan dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang memintanya untuk secara aktif mendengarkan aspirasi publik.
“Bapak Presiden minta saya untuk menerima masukan. Nah, di sinilah saya butuh bersahabat dengan Bapak-Ibu sampai ke daerah-daerah untuk mendengar,” ujar Syahganda dalam keterangan tertulis yang diterima Bakom RI pada Kamis (22/10/2026).
Syahganda menilai media lokal memegang peranan krusial dalam membantu pemerintah memahami berbagai persoalan yang terjadi di tingkat daerah. Kedekatan media lokal dengan masyarakat memungkinkan pemerintah menerima informasi mengenai isu-isu di lapangan secara lebih cepat, sehingga respons dan penanganan yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran.
“Nah itu (media) daerah yang bisa lebih tahu apa yang terjadi di Riau, Kalimantan, Sumatra Selatan tentang kebakaran, tentang isu lain-lain itu tempat media lokal. Karena kalau lebih cepat kita tahu, tentu kita lebih cepat melakukan satu reaksi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Syahganda menyampaikan bahwa Bakom RI terbuka untuk menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai jenis media, meliputi televisi, media cetak, media daring (online), hingga media baru yang aktif di platform media sosial. Sebagai lembaga pemerintah yang mengemban amanat masyarakat, Bakom RI berkomitmen membangun hubungan yang terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pelaku industri media di daerah.
Syahganda menekankan pentingnya komunikasi dua arah dalam pemerintahan. Pemerintah tidak hanya bertugas menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan capaian kinerja, tetapi juga harus aktif mendengarkan aspirasi masyarakat serta memahami persoalan yang mereka hadapi.
Komunikasi yang efektif, menurut Syahganda, sangat diperlukan agar masyarakat memiliki gambaran yang utuh mengenai kinerja pemerintah. Ia mengakui bahwa hasil kerja pemerintah tidak selalu selaras dengan persepsi publik, terutama jika informasi mengenai capaian tersebut tidak tersampaikan secara luas dan jelas.
“Antara hasil survei kepuasan itu ada yang disebut persepsi dengan apa yang kita kerjakan dengan keras itu, itu bisa tidak terjadi kalau tidak ada komunikasi yang baik,” kata Syahganda. Ia mencontohkan, kerja keras pemerintah mungkin tidak tercermin dalam penilaian masyarakat jika informasi yang diterima publik justru didominasi oleh pemberitaan negatif, seperti isu korupsi atau anggapan bahwa pemerintah tidak bekerja secara optimal. Penyampaian data yang kurang jelas juga dapat memperburuk persepsi publik.
“Nah itulah yang diminta Pak Presiden, saya harus melakukan satu upaya menyampaikan seluas-luasnya,” pungkasnya.