JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyatakan dukungannya terhadap wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Guntur, forum pansus atau pengadilan merupakan tempat yang tepat bagi Gibran untuk melakukan klarifikasi dan membersihkan namanya.
“Setuju, kalau tujuannya membersihkan nama, butuh pansus atau pengadilan,” ujar Guntur kepada wartawan, Rabu (14/10/2026). Ia berpendapat bahwa persoalan ini tidak lagi dapat diselesaikan hanya dengan menunjukkan dokumen kepada publik, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertimbangkan ketiadaan ijazah SMA/sederajat Gibran sebagai salah satu fakta dalam pencalonannya.
Guntur menilai bahwa menunjukkan dokumen penjelas di forum seperti pansus atau pengadilan adalah langkah yang tepat jika pendukung Gibran memang berniat demikian. “Kalau misalnya seperti klaim pendukungnya mau nunjukin berkas, sudah telat, tempatnya di pansus atau pengadilan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Guntur menyoroti dokumen pendidikan Gibran yang menjadi pertimbangan MK, termasuk adanya daftar nilai yang ia sebut menunjukkan nilai gagal. Ia juga mengkritik “skandal suket penyetaraan” yang dinilainya tidak berdasar, karena tidak ada bukti ijazah atau sertifikat kelulusan.
“Yang ada hanya sertifikat hadir, dan daftar nilai yang ada nilai gagal (fail), bagaimana mungkin bisa disebut lulus?” Guntur mempertanyakan.
Sebelumnya, politikus Partai Demokrat, Andi Arief, berpendapat bahwa Gibran membutuhkan platform untuk melakukan klarifikasi terkait putusan MK yang tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat. Andi Arief menyarankan bahwa pansus di DPR bisa menjadi momen yang ideal bagi Gibran untuk memberikan klarifikasi.
“Karena itu menurut saya yang butuh pansus atau butuh klarifikasi itu sebenarnya adalah Wapres Gibran sendiri, Wapres Mas Gibran sendiri. Kita tahu tahun 2010 itu ada Pansus Century, di mana koboi-koboi Senayan menggulirkan pansus,” kata Andi dalam keterangannya, Selasa (13/10).
Andi Arief mencontohkan pembentukan Pansus Century pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menurutnya digunakan untuk melakukan klarifikasi terhadap berbagai tuduhan. “Tapi kita tahu bahwa Presiden SBY tidak melarang untuk terbentuknya pansus, justru pansus itu digunakan untuk mengklarifikasi semua tuduhan yang ada,” ucapnya.
“Jadi kalau menurut saya ini kesempatan kalau ada pansus, yang paling diuntungkan sebenarnya adalah Mas Gibran karena Mas Gibran bisa klarifikasi di pansus itu tersebut,” tambah Andi.