Jakarta – Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, memberikan apresiasi atas fokus kepemimpinan nasional terhadap penguatan ketahanan energi, percepatan transisi menuju energi bersih, serta upaya penanganan perubahan iklim. Menurut Eddy, ketiga agenda ini memegang peranan strategis dalam menjaga kemandirian energi Indonesia.
Eddy menilai perhatian serius pemerintah terhadap ketiga agenda tersebut tercermin jelas dalam arah kebijakan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), yang mencakup pemanfaatan energi surya, angin (bayu), air, dan panas bumi. Pengembangan berbagai sumber energi terbarukan ini merupakan bagian integral dari upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil secara bertahap. Pendekatan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan secara cermat kebutuhan energi nasional, keterjangkauan harga bagi masyarakat, serta keandalan pasokan energi.
“Ketahanan energi merupakan komponen krusial dari ketahanan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap pengembangan energi terbarukan dan percepatan transisi energi. Kita perlu memastikan bahwa kebutuhan energi masyarakat dan industri tetap terpenuhi secara optimal, sementara pemanfaatan energi bersih terus ditingkatkan secara konsisten,” ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (20/10/2026).
Sejalan dengan upaya peningkatan pemanfaatan energi bersih, Eddy memandang strategi *phasing out* atau pengurangan penggunaan energi fosil secara bertahap sebagai pendekatan yang tepat bagi Indonesia. Ia menekankan bahwa transisi energi harus dilaksanakan secara bertahap dan terukur. Mengingat struktur energi nasional yang saat ini masih sangat didominasi oleh sumber energi fosil, proses peralihan ini memerlukan perencanaan jangka panjang yang matang, investasi yang signifikan, kesiapan teknologi yang memadai, serta pembangunan infrastruktur pendukung yang kokoh.
“Kita tidak mungkin mengubah struktur energi nasional yang selama ini didominasi energi fosil dalam waktu singkat. Yang perlu kita pastikan adalah arah perubahannya jelas, targetnya terukur, dan setiap tahap pelaksanaannya membawa kita semakin dekat pada sistem energi yang bersih, mandiri, dan berkelanjutan,” tutur Eddy.
Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan Eddy dalam mempercepat transisi energi adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga surya. Ia mengemukakan bahwa target pembangunan pembangkit surya perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan proyek, penguatan jaringan transmisi yang ada, serta pengembangan solusi penyimpanan energi yang inovatif. “Presiden Prabowo pada Maret 2026 telah menegaskan target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 GW. Program ini perlu terus dikawal melalui percepatan pembangunan proyek, penguatan jaringan transmisi, pengembangan penyimpanan energi, dan peningkatan kapasitas industri dalam negeri,” ucap Eddy.
Selain pengembangan tenaga surya, perencanaan ketenagalistrikan nasional juga menjadi elemen penting dalam upaya meningkatkan kapasitas energi bersih. Eddy menyoroti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025-2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW. Dari jumlah tersebut, sekitar 42,6 GW direncanakan berasal dari EBT, serta pengembangan kapasitas penyimpanan energi sebesar 10,3 GW.
Eddy menilai target RUPTL tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten agar peningkatan kapasitas energi bersih dapat benar-benar memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Ia juga mengapresiasi capaian bauran EBT nasional yang telah mencapai 15,75 persen pada 2025, dengan kapasitas terpasang pembangkit EBT mencapai 15.630 MW. Menurutnya, pencapaian ini menjadi modal awal yang berharga untuk memperluas pemanfaatan energi terbarukan di masa depan. Pengembangan lebih lanjut perlu didukung oleh peningkatan investasi, penyederhanaan proses perizinan, kepastian regulasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah dan sektor swasta.
“Angka-angka ini menunjukkan bahwa pengembangan energi terbarukan terus berjalan dan masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar. Kita perlu mempercepat pemanfaatan potensi tenaga surya, air, bayu, dan panas bumi, sekaligus memastikan transisi ini memberikan manfaat ekonomi melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional,” katanya.
Lebih lanjut, Eddy Soeparno juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperkuat penanganan perubahan iklim. Menurut Wakil Ketua Umum PAN ini, pengurangan emisi harus berjalan selaras dengan langkah adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang semakin nyata, perlindungan ekosistem hutan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap berbagai bencana terkait iklim.
Untuk mendukung berbagai upaya tersebut, Eddy menilai penguatan kerangka hukum penanganan perubahan iklim menjadi langkah yang sangat krusial. Ia berpendapat bahwa penanganan isu perubahan iklim membutuhkan komitmen lintas sektor yang kuat serta landasan hukum yang kokoh. Oleh karena itu, ia mendorong agar agenda penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim yang Berkeadilan segera mencapai kesepakatan dan dapat disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Saya mengapresiasi upaya untuk memperkuat kerangka regulasi perubahan iklim. Ke depan, kita perlu memastikan bahwa kebijakan mitigasi, adaptasi, pembiayaan iklim, dan perlindungan masyarakat terintegrasi dengan baik dalam sistem perencanaan pembangunan nasional,” ujarnya.
Eddy menegaskan bahwa penguatan ketahanan energi, percepatan transisi energi bersih, dan penanganan perubahan iklim harus berjalan seiring dengan komitmen Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060, atau bahkan lebih awal. Ia menekankan bahwa untuk mendukung pencapaian target ambisius tersebut, konsistensi arah kebijakan, penguatan investasi pada sektor energi bersih, serta keterlibatan aktif seluruh sektor ekonomi dalam upaya penurunan emisi perlu terus dijaga dan ditingkatkan. “Pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan tekad yang kuat untuk mendorong dekarbonisasi perekonomian Indonesia secara bertahap dan pasti. Kita perlu menjaga konsistensi arah kebijakan, memperkuat investasi energi bersih, dan memastikan seluruh sektor ekonomi ikut mengambil bagian dalam penurunan emisi,” pungkas Eddy.