Jakarta – BPJS Kesehatan akan menerima tambahan dana sebesar Rp 20 triliun dari pemerintah pada tahun 2026 yang dialokasikan khusus untuk pembayaran klaim rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Dana ini akan dicairkan dalam dua tahap, dengan Rp 10 triliun dicairkan pada 14 Oktober 2026 dan sisanya pada November 2026.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa seluruh dana tambahan tersebut diperuntukkan murni untuk pembayaran klaim fasilitas kesehatan dan tidak akan digunakan untuk operasional BPJS Kesehatan. Pencatatan penggunaan dana ini akan dilakukan secara terpisah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Menurut Rizzky, pembayaran klaim rumah sakit selalu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pembayaran klaim harus diselesaikan paling lambat 15 hari kalender sejak dokumen klaim dinyatakan lengkap. Pada tahun 2025, rata-rata waktu pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan adalah 13,6 hari kalender.
Hingga 1 Oktober 2026, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai lebih dari 284,8 juta jiwa, mencakup 98 persen dari total penduduk Indonesia. BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.873 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.222 rumah sakit, dan 7.234 fasilitas kesehatan penunjang lainnya.
Rizzky menegaskan bahwa kelancaran pelayanan dan pembayaran klaim sangat penting untuk menjaga keberlangsungan Program JKN. BPJS Kesehatan berkomitmen penuh pada mekanisme administrasi, verifikasi, dan pembayaran klaim yang sesuai prosedur.
Menanggapi pemberitaan mengenai beberapa rumah sakit yang menjual aset di tengah isu pembayaran klaim, Rizzky menyatakan bahwa kondisi tersebut perlu dilihat secara individual dan tidak serta-merta dikaitkan dengan pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Ia menambahkan bahwa pemerintah memberikan dana tambahan Rp 20 triliun sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan pembayaran klaim.
BPJS Kesehatan terus berkoordinasi dengan mitra fasilitas kesehatan untuk memastikan kelancaran proses pembayaran klaim. Rizzky juga mengimbau masyarakat untuk mencari informasi dari sumber resmi dan tidak membuat kesimpulan terburu-buru dari pemberitaan yang belum utuh.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, menambahkan bahwa penjualan aset rumah sakit bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk strategi bisnis dan manajemen internal, sehingga perlu bukti kuat sebelum mengaitkannya dengan kerja sama JKN. Ia menilai bahwa klaim yang masih dalam proses atau diperselisihkan harus dilihat secara proporsional dan diselesaikan melalui koordinasi kedua belah pihak.
Timbul mengapresiasi dana tambahan dari pemerintah yang dinilai dapat memperkuat arus kas BPJS Kesehatan. Namun, ia menekankan perlunya solusi sistemik jangka panjang untuk menjaga kesinambungan pembiayaan JKN, bukan hanya solusi jangka pendek. Keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas utama fasilitas kesehatan.
Menurut Timbul, keberlanjutan pembiayaan JKN memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap sumber pendapatan dan pengeluaran program, termasuk iuran, dukungan pemerintah, dan pengendalian kecurangan. Pemerintah diharapkan berperan aktif bersama BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk memperkuat tata kelola pembiayaan dan memastikan pelayanan optimal bagi peserta.