JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menyatakan bahwa dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berhasil membangun fondasi yang kuat bagi kemajuan bangsa. Fondasi ini mencakup penguatan kedaulatan pangan, energi, investasi, industrialisasi, hingga pembangunan sumber daya manusia.
Menurut Bamsoet, berbagai capaian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kemandirian bangsa, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global yang terus membayangi. Ia menekankan bahwa memasuki tahun ketiga, tantangan terbesar pemerintah adalah memastikan keberhasilan program-program strategis ini dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal tersebut diwujudkan melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan pendapatan, penguatan daya beli, serta pemerataan kesejahteraan hingga ke daerah-daerah terpencil. “Dua tahun pertama Presiden Prabowo telah memperlihatkan fondasi pembangunan yang semakin kuat. Tahun ketiga harus menjadi pembuktian bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi, dan berbagai program pemerintah benar-benar mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan pada akhirnya harus terlihat dari kehidupan masyarakat yang semakin baik,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (21/10/26).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga memaparkan salah satu capaian penting, yaitu realisasi investasi selama dua tahun yang mencapai Rp 3.923,2 triliun. Investasi ini berhasil menyerap 5.485.944 tenaga kerja, dengan sekitar Rp 2.031 triliun atau 51,8 persen mengalir ke luar Pulau Jawa. Perkembangan ini menandakan penguatan pemerataan investasi antar daerah.
Namun, Bamsoet mengingatkan pemerintah untuk memastikan investasi yang masuk memberikan dampak ekonomi berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui pembangunan industri pengolahan, penguatan rantai pasok domestik, transfer teknologi, serta keterlibatan tenaga kerja dan pelaku UMKM lokal. Ia mencontohkan investasi di sektor pertambangan yang seharusnya mampu mendorong tumbuhnya industri hilir dan usaha pendukung di daerah penghasil.
“Investasi triliunan rupiah harus menghasilkan pekerjaan yang layak, upah yang baik, dan kesempatan usaha bagi masyarakat. Jangan sampai daerah kaya sumber daya alam terus menjadi pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah dan kesejahteraan justru lebih banyak dinikmati di tempat lain,” tegas Bamsoet.
Selain investasi, Bamsoet juga menyoroti kemajuan sektor pangan dan energi sebagai langkah penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Produksi beras Indonesia pada 2025 diproyeksikan mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare atau naik 12,69 persen.
Kebijakan penyederhanaan distribusi pupuk dan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen dinilai dapat membantu menekan biaya produksi petani. Ke depan, peningkatan produksi harus diiringi perbaikan irigasi, modernisasi pertanian, penguatan cadangan pangan, serta jaminan harga yang menguntungkan petani sekaligus terjangkau oleh konsumen.
Di sektor energi, Bamsoet mengapresiasi arah kebijakan biodiesel B50 dan pengurangan ketergantungan impor solar yang berpotensi menghemat devisa sekitar Rp170 triliun. Namun, ia menekankan pentingnya kesiapan pasokan bahan baku, infrastruktur pengolahan, serta pengawasan dampak lingkungan. Penghematan devisa ini diharapkan dapat memperbesar ruang untuk memperkuat industri energi domestik dan mempercepat pengembangan energi terbarukan.
“Kedaulatan pangan harus membuat petani semakin sejahtera dan harga kebutuhan pokok semakin terjangkau. Begitu pula kedaulatan energi, harus mampu mengurangi impor, memperkuat industri nasional, dan menjaga harga energi tetap bersahabat bagi rakyat,” jelas Bamsoet.
Lebih lanjut, Bamsoet mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pembangunan kualitas manusia melalui perluasan program kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan gizi. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Program Cek Kesehatan Gratis telah diakses lebih dari 106,3 juta masyarakat. Selain itu, dilakukan revitalisasi 16.167 sekolah dan pengoperasian 22 rumah sakit baru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Bamsoet mengingatkan agar besarnya jangkauan program ini diimbangi dengan pengawasan kualitas makanan, keamanan pangan, kesiapan tenaga kesehatan, ketersediaan obat, serta pemerataan fasilitas pendidikan.
“Program besar pemerintah harus dijaga kualitas dan ketepatan sasarannya. Makan Bergizi Gratis harus melahirkan generasi yang lebih sehat, sekolah yang baik harus menghasilkan anak-anak yang lebih cerdas, dan layanan kesehatan harus semakin mudah dijangkau masyarakat,” papar Bamsoet.
Bamsoet juga mengingatkan pentingnya percepatan pengentasan kemiskinan. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan tercatat 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta jiwa, dengan kemiskinan perdesaan mencapai 10,67 persen dan perkotaan 6,34 persen.
Pemerintah perlu memperkuat ekonomi desa, produktivitas petani dan nelayan, pembiayaan UMKM, lapangan kerja formal, serta perlindungan daya beli masyarakat. Bersamaan dengan itu, komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi, menutup kebocoran kekayaan negara, dan memperbaiki tata kelola sumber daya alam harus diperkuat melalui transparansi anggaran, pengawasan belanja negara, serta penegakan hukum yang konsisten.
“Tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo harus menjadi tahun percepatan kesejahteraan rakyat. Angka kemiskinan harus terus turun, lapangan kerja semakin terbuka, daya beli menguat, dan kesenjangan antardaerah semakin menyempit. Rakyat harus merasakan langsung hasil pembangunan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Bamsoet.