JAKARTA – Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional menjadi kunci efektivitas pemerintahan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terus berupaya memenuhi kebutuhan ASN sebagai dukungan terhadap program prioritas presiden.
Hingga 1 Oktober 2026, jumlah total ASN tercatat sebanyak 6,72 juta orang. Komposisi ini didominasi oleh perempuan yang mencapai 55 persen, sementara generasi milenial juga mendominasi dengan proporsi yang sama. Sejumlah 45.594 ASN telah ditempatkan di Badan Gizi Nasional (BGN), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda. Selain itu, 33.783 sumber daya manusia direkrut untuk bertugas di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menekankan bahwa tantangan utama bukan hanya pada jumlah ASN, melainkan pada pembangunan sumber daya yang profesional, adaptif, berintegritas, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. “Tantangannya bukan sekadar jumlah, tetapi bagaimana membangun ASN yang profesional, adaptif, berintegritas, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujarnya, mengutip dari website KemenPAN-RB, Kamis (22/10/2026).
Fokus pelayanan publik kini diarahkan pada pendekatan yang berpusat pada masyarakat atau ‘citizen centric’. Partisipasi masyarakat menjadi elemen krusial dalam pengawasan kualitas layanan melalui kanal Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).
Data menunjukkan adanya peningkatan tindak lanjut aduan masyarakat, dari 89 persen pada tahun 2025 menjadi 95 persen pada periode Januari hingga September 2026. Peningkatan ini menegaskan peran penting sistem pengaduan sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan publik.
Tingkat kepuasan masyarakat secara nasional juga menunjukkan tren positif. Angka kepuasan yang sebelumnya tercatat 88,90 pada tahun 2024, meningkat menjadi 89,45 pada tahun 2025.