Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengimbau warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Eropa untuk berhati-hati dan tidak terlibat dalam urusan politik negara setempat, terutama terkait aksi unjuk rasa yang meluas mengenai kenaikan biaya hidup.
“Bagi warga negara Indonesia yang ada di Eropa tentunya kita meminta kepada mereka untuk berhati-hati, menjaga diri, dan tidak ikut-ikut campur dengan urusan politik yang berkembang di sana. Fokus kepada tugas-tugas mereka di sana, apakah yang belajar atau yang bekerja,” ujar Arrmanatha, yang akrab disapa Tata, kepada wartawan di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).
Tata menyarankan agar WNI di Eropa mengikuti imbauan yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar RI (KBRI) setempat dan mematuhi anjuran dari pemerintah negara tempat mereka tinggal. “Dan apabila ada pemberitahuan dari KBRI tolong diikuti, dan utamanya adalah ikutilah imbauan-imbauan yang disampaikan oleh pemerintah setempat, ya,” tambahnya.
Pemerintah Indonesia menyatakan terus memantau perkembangan situasi di kawasan Eropa. “Tentunya kita terus mengikuti perkembangan yang terjadi di Eropa,” imbuh Tata.
Aksi unjuk rasa awalnya terjadi di Paris dan sejumlah kota di Prancis pada Sabtu (17/10) sebagai bentuk protes terhadap kenaikan biaya hidup dan penurunan kualitas layanan publik. Beberapa aksi protes dilaporkan berubah menjadi kericuhan, dengan adanya perusakan fasilitas publik, penjarahan, serta bentrokan dengan petugas kepolisian.
Demonstrasi yang berawal di Prancis tersebut kemudian meluas ke negara-negara Eropa lainnya seperti Italia, Belgia, Portugal, dan Albania. Meskipun skala demonstrasi di negara-negara tersebut tidak sebesar di Prancis, beberapa aksi sempat diwarnai bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan.
Pemerintah Prancis mengambil langkah antisipasi terhadap potensi gelombang demonstrasi baru dalam beberapa hari ke depan. Pihak kepolisian telah mengeluarkan larangan untuk menggelar aksi unjuk rasa di beberapa area strategis di Paris pada Kamis, 22 Oktober.
Menurut laporan AFP pada Kamis (22/10/2026), larangan ini mencakup area penting seperti sekitar istana kepresidenan Elysee, kedua majelis parlemen, serta kawasan wisata populer seperti museum Louvre dan Champs-Elysees. Larangan tersebut berlaku mulai pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat.