JAKARTA – Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), Koentjoro, menyampaikan apresiasinya kepada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade atas perannya dalam memperjuangkan pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi. Koentjoro menyatakan bahwa Andre telah menjembatani komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto, yang berujung pada dukungan pemerintah pusat untuk proyek senilai sekitar Rp 29 triliun tersebut, di luar biaya pembebasan lahan.
Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan pra-sosialisasi dan dialog pembangunan tol yang berlangsung di Kota Padang Panjang pada Rabu, 28 Oktober 2026. Acara tersebut dihadiri oleh Andre Rosiade, Koentjoro, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Alex Saputra, serta sejumlah tokoh adat dan masyarakat setempat.
Kehadiran Andre Rosiade dalam sesi sosialisasi ini dinilai krusial, tidak hanya dalam mengamankan dukungan anggaran di tingkat pusat, tetapi juga dalam memfasilitasi dialog dan komunikasi langsung dengan masyarakat terdampak. Hal ini menunjukkan komitmennya dalam mengawal proyek strategis tersebut.
Sebelumnya, Andre Rosiade telah secara langsung meminta dukungan Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan tol tersebut. Menanggapi permintaan tersebut, Presiden Prabowo dilaporkan telah menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk segera menindaklanjuti rencana pembangunan tol yang diperkirakan menelan biaya Rp 29 triliun ini.
Pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan konektivitas di wilayah Sumatera Barat. Selain itu, tol ini juga diproyeksikan akan menjadi jalur alternatif penting, terutama ketika jalur utama seperti Lembah Anai mengalami kendala akibat bencana alam. Keberadaan tol ini diharapkan dapat memperlancar arus transportasi masyarakat serta distribusi logistik antar daerah.
Dalam dialog tersebut, Koentjoro menekankan pentingnya komunikasi yang intensif dan pendataan lahan yang akurat sebelum tahapan pembangunan lebih lanjut dilaksanakan. Ia menambahkan bahwa masukan dari masyarakat, termasuk mengenai status kepemilikan dan penggarapan lahan, akan menjadi bahan evaluasi utama bagi Hutama Karya dalam pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik.
Di sisi lain, Andre Rosiade menegaskan bahwa dukungan kuat dari pemerintah pusat harus dibarengi dengan penyelesaian tuntas terhadap segala persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia secara spesifik meminta agar rencana trase jalan tol, status lahan pertanian, sistem irigasi, akses antar kampung, serta mekanisme ganti kerugian dibahas secara transparan dan terbuka bersama warga.
“Saya sampaikan kepada Pak Presiden, tolong bangun tol itu untuk Sumatera Barat. Alhamdulillah, beliau memahami kebutuhan kita dan memerintahkan Menteri PU untuk menindaklanjutinya,” ujar Andre Rosiade, mengutip pernyataannya kepada Presiden.
Andre juga menekankan bahwa pembangunan tol tidak boleh sampai mengorbankan hak-hak masyarakat. Ia menggarisbawahi pentingnya dialog dengan warga Padang Panjang untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan merumuskan solusi yang tepat sebelum proses konstruksi dimulai. “Saya tidak ingin masyarakat dirugikan. Kalau ada persoalan trase, mari kita diskusikan. Kalau ada sawah dan irigasi yang terdampak, harus dicarikan solusinya. Pembangunan ini harus membawa manfaat bagi Sumatera Barat tanpa mengabaikan hak masyarakat,” tegasnya.
Rencana sosialisasi lanjutan dijadwalkan akan dilaksanakan pada pertengahan November 2026. Kegiatan tersebut akan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, Hutama Karya, Kementerian PU, ATR/BPN, serta unsur-unsur terkait lainnya. Pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas Sumatera Barat tetapi juga memberikan jaminan kepastian bagi warga yang tinggal di sekitar rencana trase jalan tol.