JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil langkah lebih konkret dalam mengantisipasi dampak buruk asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kualitasnya telah mencapai atmosfer ibu kota. Ia menilai bahwa penggunaan water mist saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Menurut saya, Pemprov DKI harus mengambil langkah yang lebih konkret dan terukur. Water mist boleh dilakukan, tetapi tidak cukup,” ujar Wibi kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).
Wibi menekankan pentingnya koordinasi yang lebih kuat antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat serta daerah penyangga untuk menangani sumber asap. Menurutnya, penanganan yang efektif tidak hanya berfokus pada pengendalian kualitas udara di Jakarta, tetapi juga harus menyasar langsung akar penyebab pencemaran.
Selain itu, ia meminta agar pemantauan kualitas udara dilakukan secara ketat dan real-time. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat segera menentukan langkah penanganan yang tepat berdasarkan kondisi terkini.
“Yang utama adalah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah penyangga untuk menangani sumber asap, memperketat pemantauan kualitas udara secara real-time,” tegasnya.
Wibi juga menyoroti krusialnya perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak dan lansia, yang memiliki risiko lebih tinggi terdampak negatif oleh penurunan kualitas udara.
Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penerapan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) apabila kualitas udara di Jakarta sudah mencapai tingkat yang membahayakan kesehatan. Keputusan ini, menurutnya, harus didasarkan pada data pemantauan kualitas udara yang akurat dan rekomendasi dari pihak kesehatan.
“Jika kualitas udara sudah membahayakan kesehatan, opsi PJJ maupun WFH perlu dipertimbangkan berdasarkan data dan rekomendasi kesehatan,” tuturnya.
Wibi menegaskan bahwa langkah penanganan yang diambil harus terukur agar kebijakan Pemprov DKI selaras dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh masyarakat.
Pemprov Buka Opsi PJJ
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan membuka kemungkinan penerapan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa jika kualitas udara di ibu kota mengalami pemburukan signifikan. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya antisipasi terhadap dampak polusi udara, termasuk sebaran asap dari karhutla.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menjelaskan bahwa Pemprov DKI terus memantau perkembangan kualitas udara di Jakarta. Sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan guna melindungi kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.
“Rekomendasi PJJ bagi siswa dapat diterapkan apabila kualitas udara mengalami pemburukan signifikan berdasarkan data resmi,” kata Chico dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/10).