JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memaparkan strategi yang berhasil menurunkan angka kemiskinan di Ibu Kota hingga menyentuh rekor 3,96 persen. Penurunan ini merupakan yang pertama kalinya dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta berada di bawah angka 4 persen.
Juru Bicara Pemprov DKI Jakarta, Chico, menjelaskan bahwa capaian ini tidak terlepas dari berbagai program yang telah dijalankan. “Data yang disampaikan Bapak Gubernur Pramono Anung berdasarkan rilis resmi BPS Provinsi DKI Jakarta. Menurut BPS, persentase penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,96 persen, atau setara sekitar 432.620 orang. Angka ini turun dari September 2025 yang sebesar 4,03 persen (sekitar 439.120 orang),” ujar Chico saat dihubungi, Kamis (22/10/2026).
Chico merinci bahwa keberadaan bantalan sosial menjadi salah satu faktor penting. Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dirancang untuk melindungi warga rentan dan mencegah mereka kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan. Selain itu, bantuan biaya pendidikan untuk sekolah swasta juga turut memperluas akses pendidikan bagi warga kurang mampu tanpa menambah beban ekonomi keluarga.
Lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. “Ketika kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal lebih terjangkau, daya beli rumah tangga menjadi lebih stabil dan peluang untuk naik kelas menjadi lebih terbuka,” tutur Chico. Ia menambahkan, bantuan sosial langsung, akses layanan kesehatan yang memadai, serta program perumahan seperti rumah susun (rusun) turut berkontribusi dalam menstabilkan ekonomi rumah tangga.
Aspek ketenagakerjaan juga menjadi fokus utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Chico memaparkan bahwa Program Mobile Training Unit (MTU) yang bekerja sama dengan sekitar 214 perusahaan telah meningkatkan keterampilan warga. Pelatihan mulai dari tata rias, menjahit, hingga bahasa asing, membekali warga agar lebih siap memasuki dunia kerja atau memulai usaha sendiri.
Meskipun angka kemiskinan telah berhasil ditekan di bawah 4 persen, Chico menekankan bahwa tugas Pemprov DKI Jakarta belum selesai. “Namun, kami juga menyadari bahwa angka 3,96 persen bukan berarti tugas selesai. Ketimpangan masih menjadi tantangan, terlihat dari rasio Gini yang berada di kisaran 0,435. Artinya, masih ada kelompok masyarakat yang perlu mendapat perhatian lebih,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menyampaikan kabar baik ini saat memaparkan realisasi APBD DKI Jakarta triwulan III-2026 di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/10). Ia mengonfirmasi bahwa persentase penduduk miskin di Jakarta per Maret 2026 tercatat sebesar 3,96 persen, turun 0,07 persen dari periode sebelumnya yang sebesar 4,03 persen.