JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, pada Rabu (21/10). Pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi.
Dalam arahannya, Tomsi meminta para pejabat yang baru dilantik untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan program di unit kerja masing-masing. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan yang ada serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang terukur.
“Pelantikan ini merupakan suatu penyegaran di dalam sebuah organisasi, jadi merupakan sesuatu hal yang biasa dan lumrah. Namun, bagi pejabat yang dilantik di lingkungan yang baru, saya minta bisa menyesuaikan hal-hal yang belum tercapai atau hal-hal yang belum maksimal di dalam pelaksanaan tugas pejabat yang lama agar bisa dipahami, dipelajari, diperbaiki, dan ditingkatkan,” ujar Tomsi dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).
Tomsi menekankan pentingnya para pejabat untuk memahami kondisi awal organisasi, menguasai data pada bidang tugas masing-masing, serta mempelajari dokumen dan regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan program. Langkah ini krusial agar mereka mampu menentukan prioritas perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi unik setiap unit kerja.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari terlaksananya kegiatan atau tersusunnya dokumen administrasi. Setiap kegiatan harus memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang spesifik, dan hasil yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Perencanaan anggaran juga harus mempertimbangkan kewajaran biaya dan manfaat yang dihasilkan, sehingga penggunaannya sejalan dengan tujuan program yang telah ditetapkan.
Selain itu, Tomsi mengingatkan para pejabat agar memiliki kemampuan untuk merespons persoalan yang muncul di masyarakat secara tepat dan tidak terjebak pada rutinitas administratif semata. Apabila mereka menghadapi situasi yang belum diatur secara terperinci dalam regulasi yang ada, para pejabat perlu mengkaji berbagai alternatif penyelesaian yang tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Pertanggungjawabannya bukan hanya sekadar sudah dilaksanakan, tetapi sudah ada perubahan dan sudah ada hasil,” tegasnya.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menerjemahkan hasil evaluasi menjadi langkah-langkah perbaikan yang konkret. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan program di lingkungan Kemendagri diharapkan dapat menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Adapun empat pejabat yang dilantik adalah Budi Santosa sebagai Kepala Biro Keuangan dan Aset, Mey Rany Wahida Utami sebagai Kepala Pusat Penerangan, Hendriwan sebagai Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, serta Bahri sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.