Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan dampaknya yang signifikan tidak hanya dalam peningkatan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dalam penciptaan peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Melalui keterlibatan berbagai entitas seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), petani, dan peternak dalam rantai pasok pangan, program ini berpotensi memperluas pasar produk lokal sekaligus mendorong perputaran ekonomi di berbagai daerah.
Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) per 9 Oktober 2026 menunjukkan bahwa sebanyak 63.608 pemasok telah terlibat dalam program MBG yang tersebar di 37 provinsi. Angka ini didominasi oleh UMKM, yang mencapai 52.689 pemasok atau sekitar 82,83 persen dari total keseluruhan. Sisanya terdiri dari 9.388 pemasok dari koperasi, 1.105 dari BUMDes, dan 426 dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan komitmen program MBG untuk memberikan manfaat ekonomi yang substansial bagi pelaku usaha dan produsen pangan di daerah. “Program ini berdampak kepada ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak. Syarat utamanya semua bahan makanan harus benar dan memenuhi standar keamanan,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026). Keterlibatan UMKM yang besar dalam rantai pasok MBG mengindikasikan terbukanya peluang bagi usaha masyarakat untuk berpartisipasi dalam program berskala nasional.
MBG Perkuat Rantai Pasok dan Buka Pasar bagi Usaha Lokal
Kebutuhan bahan pangan untuk program makanan bergizi ini menciptakan pasar yang luas bagi para pemasok, mulai dari penyediaan produk hingga distribusi bahan pangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, MBG telah menjadi salah satu program unggulan yang secara efektif menghubungkan agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Manfaat ekonomi dari program ini dapat diperluas lebih jauh melalui kemitraan berkelanjutan dengan produsen dan pelaku usaha di daerah. Pelaksanaan MBG melibatkan berbagai elemen dalam ekosistem pangan. Petani dan peternak berperan dalam menyediakan bahan pangan segar, koperasi bertugas menghimpun produk dari para anggotanya, sementara UMKM dan BUMDes berpeluang besar terlibat dalam penyediaan maupun distribusi kebutuhan pangan.
Dalam skema operasionalnya, SPPG bertindak sebagai titik krusial yang menjembatani kebutuhan program dengan para pemasok. Pengadaan pangan dari produsen lokal tidak hanya berpotensi menciptakan pasar yang stabil bagi pelaku usaha di sekitar wilayah layanan, tetapi juga menjaga kesinambungan permintaan. Sudaryono menekankan pentingnya memprioritaskan bahan pangan dari daerah setempat agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat lokal.
Hal ini disampaikan Sudaryono saat menanggapi usulan Bulog untuk memasok beras premium bagi program MBG. “Usulan dari Bulog kami pandang positif. Namun, yang ingin kami tegaskan, Program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini,” jelas Sudaryono. BGN menyambut positif usulan Bulog tersebut sebagai dukungan pelengkap ketika pasokan lokal belum mencukupi, namun bahan pangan setempat tetap menjadi prioritas utama. Prinsip ini selaras dengan upaya penguatan keterlibatan produsen lokal dalam rantai pasok program.
Sebagai contoh konkret penerapannya, pengadaan telur untuk MBG di Jawa Timur (Jatim) mewajibkan SPPG di wilayah tersebut untuk membeli telur langsung dari peternak lokal tiga kali seminggu. Dengan harga acuan sekitar Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak, dan estimasi penyerapan 8-10 persen dari total produksi telur di Jatim, skema ini diharapkan dapat membuka pasar yang lebih luas bagi peternak sekaligus memperkuat perputaran ekonomi daerah. Penguatan rantai pasok lokal juga memberikan ruang bagi koperasi untuk meningkatkan fungsi ekonomi anggotanya, dengan menghimpun produk petani dan peternak untuk memperluas akses pasar dan membangun hubungan usaha yang lebih terorganisasi.
Namun, realisasi manfaat ekonomi tetap bergantung pada pelaksanaan pengadaan di lapangan, yang mencakup keterlibatan pemasok lokal, kesinambungan permintaan, kualitas dan keamanan produk, penetapan harga yang wajar, hingga ketepatan waktu pembayaran kepada pemasok.
Libatkan Lebih dari Satu Juta Pegawai dan Relawan
Selain membuka peluang bagi pemasok, pelaksanaan MBG juga melibatkan sumber daya manusia dalam jumlah besar. Data BGN hingga September 2026 mencatat 1.027.998 pegawai dan relawan masih aktif dalam program ini. Angka ini terdiri dari 86.120 pegawai SPPG dan 941.878 relawan, yang menunjukkan skala kegiatan operasional yang masif untuk mendukung pelaksanaan program di berbagai daerah. Penting untuk dicatat bahwa jumlah ini perlu dibaca sesuai kategori yang dicatat BGN, karena tidak seluruhnya mencerminkan tenaga kerja formal atau pekerja bergaji.
Dari sisi jangkauan layanan, data BGN per 9 Oktober 2026 mencatat 26.385 SPPG berdasarkan Surat Penetapan KPM Sementara II, melayani 433.571 kelompok penerima manfaat dan total 57.491.334 penerima manfaat. Sementara itu, data hingga September 2026 menunjukkan realisasi anggaran sebesar Rp149,79 triliun dengan cakupan 53.906.576 penerima manfaat. Perbedaan periode pencatatan ini perlu diperhatikan dalam melihat angka penerima manfaat.
Besarnya jangkauan program ini menggarisbawahi skala kebutuhan pangan yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, kebutuhan tersebut menjadi peluang signifikan bagi produsen dan pemasok lokal untuk berpartisipasi, asalkan mereka mampu memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, harga yang kompetitif, dan kesinambungan pasokan. Ke depannya, penguatan kemitraan dengan UMKM, petani, peternak, koperasi, dan BUMDes menjadi langkah krusial untuk memperluas manfaat ekonomi dari program ini.
Evaluasi lebih lanjut perlu mencakup analisis terhadap perubahan omzet UMKM, pendapatan petani dan peternak, kesinambungan kontrak pengadaan, serta pemerataan kesempatan usaha di berbagai daerah. Dengan demikian, MBG berpeluang besar untuk mempertemukan dua tujuan pembangunan sekaligus: meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal. Dalam semangat dua tahun kerja nyata, keberhasilan program ini tidak hanya tercermin dari luasnya jangkauan layanan, tetapi juga dari upaya membangun rantai pasok yang memberi ruang bagi usaha masyarakat untuk tumbuh bersama.