JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada jajarannya agar tidak memberikan konsesi kepada pengusaha secara sembarangan tanpa memastikan kemampuan mereka dalam mengelola dan menjalankan kegiatan usaha. Beliau menyoroti fenomena banyaknya konsesi yang telah diberikan namun tidak dimanfaatkan sama sekali selama bertahun-tahun.
“Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti, yang kita percayakan konsesi itu dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan di Rakornas TPAKD, Jiexpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026).
Prabowo menjelaskan bahwa banyak pengusaha yang mengajukan permohonan konsesi padahal mereka tidak memiliki keahlian operasional di bidang pertambangan. Akibatnya, konsesi tersebut berpotensi hanya digunakan untuk kepentingan spekulasi atau diperjualbelikan di pasar modal.
“Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan. Inilah yang sedang kita tertibkan. Mungkin dulu para pengusaha tertentu berspekulasi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, “Minta saja konsesi, dia bukan ahli tambang, dia bukan, dia nggak ngerti operasi tambang. Tapi dia minta saja. Begitu dikasih, dia pakai, entah untuk spekulasi, untuk dimasukkan ke bursa-bursa di mana. Ujungnya, ya kita juga rugi sebagai bangsa. Puluhan tahun tidak dikerjakan.”
Oleh karena itu, Prabowo secara spesifik menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera mencabut konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata lebih dari dua tahun.
“Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!” tegasnya.
Prabowo kemudian menyinggung adanya konsesi yang tidak dikerjakan selama 28 tahun di Tanimbar, Maluku. Ia bahkan menceritakan pengalamannya turun tangan langsung untuk mempertanyakan hal tersebut kepada pemilik konsesi, yang merupakan perusahaan asal Jepang.
“Ada konsesi 28 tahun ya, Papua, Maluku Barat Daya, Masela, Maluku Tanimbar, bukan barat daya Tanimbar, 28 tahun tidak dikerjakan. Saya terbang ke Jepang, saya ketemu tokoh-tokoh di Jepang,” tuturnya.
“Saya tanya dengan hormat, saya tanya dengan sopan, kan kalau presiden harus sopan, kan? Saya tanya dengan baik, ‘Yang Mulia, apa pihak Jepang, pihak Inpex masih tertarik mengerjakan? Kalau tidak, ya terpaksa kami harus mencabut, karena rakyat kami sangat membutuhkan. Rakyat kami masih banyak yang hidupnya susah’,” lanjut Prabowo.