JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tawaran bantuan dari negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Kristomei Sianturi menyatakan pihaknya akan menghimpun terlebih dahulu aset-aset yang ada di dalam negeri.
“Nanti kita lihat jenis bantuan yang tersedia. Saya akan menghimpun terlebih dahulu aset-aset kita dan apa yang sudah bisa kita lakukan, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Setelah itu, kita lihat bantuan dari luar negeri yang bisa segera kita manfaatkan bersama,” ujar Kristomei di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Kristomei menekankan bahwa karhutla merupakan permasalahan bersama yang memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah. Ia berbagi pengalamannya menangani karhutla saat menjabat sebagai Pangdam di Lampung.
“Artinya, ini permasalahan bersama. Semua harus segera bergerak, baik masyarakat, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Kalau hanya BNPB, ya tidak akan mampu,” tegas Kristomei. “Pengalaman saya di Lampung, misalnya, dalam menangani kebakaran hutan di Way Kambas. Kalau hanya mengandalkan pangdam sendiri, ya tidak akan mampu,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir atau yang akrab disapa Tata, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui tawaran bantuan dari negara tetangga untuk penanganan karhutla. Saat ini, pemerintah masih dalam tahap pembahasan teknis pelaksanaan bantuan tersebut.
“Terkait apa yang bantuan yang di ingin diberikan oleh negara-negara tetangga itu sudah dibahas, ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya,” kata Arrmanatha di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10).
Arrmanatha belum merinci bentuk bantuan yang akan diberikan oleh negara tetangga. Menurutnya, pembahasan masih berlangsung di tingkat teknis, yang melibatkan BNPB sebagai pihak yang perlu menangani detailnya.
“Ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis, ya. Jadi ini kan level teknisnya adalah BNPB, jadi itu yang perlu ini,” pungkasnya.