Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong pesantren dan santri untuk mengambil peran aktif dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan. Ia menekankan pentingnya isu-isu seperti narkoba, judi online, korupsi, hingga kerusakan lingkungan yang perlu disikapi bersama.
HNW mengajak seluruh elemen pesantren untuk menggaungkan semangat “Resolusi Jihad Era Baru”. Tujuannya adalah untuk melanjutkan perjuangan menjaga kemerdekaan bangsa dan mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, keterlibatan santri dalam berbagai lini sangat krusial bagi kemajuan bangsa.
“Kalau santri di DPR diam saja, tidak ada itu yang namanya Undang-Undang Pesantren, tidak ada Dana Abadi Pesantren, tidak ada Ditjen Pesantren,” ujar Hidayat dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026). Pernyataan ini disampaikan Hidayat Nur Wahid (HNW) saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Tematik yang digelar dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional 2026 di Aula Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan, Jawa Barat, pada Rabu (21/10).
HNW menilai, keterlibatan santri di parlemen telah memberikan kontribusi nyata. Hal ini terbukti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, penetapan Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober, serta pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren. Ia berpendapat bahwa kehadiran santri di lembaga negara membuka ruang aspirasi pesantren untuk diterjemahkan menjadi kebijakan publik.
Meskipun demikian, HNW menyoroti isu pendanaan pesantren yang menurutnya belum proporsional. Ia membandingkan Dana Abadi Pendidikan yang mencapai Rp 148 triliun dengan Dana Abadi Pesantren yang baru sebesar Rp 250 miliar. Menurutnya, penguatan kelembagaan pesantren harus dibarengi dengan dukungan pendanaan yang adil agar peran optimal pesantren dapat tercapai.
HNW Ajak Pesantren Lanjutkan Semangat Resolusi Jihad
HNW mengaitkan peran santri masa kini dengan sejarah penting Resolusi Jihad yang terjadi pada 22 Oktober 1945. Ia menjelaskan bahwa seruan yang dipelopori oleh KH Hasyim Asy’ari tersebut merupakan respons ulama dan santri terhadap ancaman kembalinya penjajahan Belanda pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menjadi bukti peran vital ulama, umat Islam, dan negara dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Ia mengingatkan pentingnya memegang prinsip “Jas Merah” atau jangan sekali-kali melupakan sejarah, serta “Jas Hijau” atau jangan sekali-kali menghilangkan jasa para ulama. Sejarah tersebut, lanjut HNW, menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berperan dalam pendidikan agama, tetapi juga kontributor penting dalam kehidupan sosial dan pembangunan bangsa.
Dalam konteks kekinian, HNW mengajak pesantren untuk menggaungkan “Resolusi Jihad Era Baru”. Gerakan ini ditujukan untuk menghadapi berbagai persoalan bangsa, seperti maraknya narkoba, judi online, korupsi, kejahatan terhadap anak, degradasi moral, dan kerusakan lingkungan. Ia juga menyoroti dampak negatif media sosial serta berbagai tantangan lain yang berpotensi menghambat terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045.
Gerakan “Resolusi Jihad Era Baru” ini dapat diwujudkan melalui seruan bersama untuk memperkuat sektor pendidikan, memberantas berbagai bentuk kejahatan, menjaga kelestarian lingkungan, serta melindungi sumber daya manusia dan alam Indonesia. Semangat pengabdian santri, menurut HNW, perlu merambah ke berbagai bidang kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan kenegaraan, dengan tetap berpegang teguh pada sejarah dan kecintaan terhadap Tanah Air.
Dalam kesempatan tersebut, HNW mengapresiasi kegiatan menyambut Hari Santri Nasional dan mendorong penguatan Forum Organisasi Santri Dai Indonesia (FOSDI) yang diinisiasi oleh Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Ia berharap santri tidak hanya menjadi pendakwah, tetapi juga menjadi penggerak kebaikan yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. bangsa Peringatan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober dapat menjadi momentum penting untuk meneruskan semangat Resolusi Jihad dalam menjaga kemerdekaan, memperkuat persatuan, dan membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.