Pemerintah Presiden Prabowo Subianto memasuki tahun ketiga masa jabatannya pada 20 Oktober 2026, dengan fokus berkelanjutan pada penguatan ekonomi nasional. Tiga pilar utama yang terus digenjot adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan sektor pariwisata, dan perluasan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Berbagai program strategis terus diakselerasi. Mulai dari pemagangan dan pelatihan vokasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri, penguatan sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi, hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diharapkan dapat membantu jutaan UMKM naik kelas.
Penguatan SDM Berdaya Saing
Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, Pemerintah telah meluncurkan Program Pemagangan Nasional bagi Lulusan Perguruan Tinggi pada Oktober 2025. Program ini menargetkan 100.000 peserta awal, dengan tujuan menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Peserta mendapatkan pengalaman langsung di dunia usaha, industri, BUMN, dan instansi pemerintah, serta menerima uang saku dan perlindungan jaminan sosial.
Program ini secara spesifik menjawab tantangan umum yang dihadapi lulusan baru ketika mencari pekerjaan, yaitu minimnya pengalaman profesional. “Karena biasanya lowongan pekerjaan ini diisi oleh lulusan yang tidak kerja atau secondary. Lulusan primary atau yang baru lulus pertama, jika melamar pekerjaan pasti pertanyaan pertamanya adalah mengenai pengalaman kerja. Nah, inilah yang dijembatani dengan program magang,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).
Kesiapan tenaga kerja terus diperkuat pada 2026 melalui perluasan program pemagangan dan pelatihan vokasi. Tahap kedua Program Magang Nasional ditargetkan menjangkau 150.000 lulusan baru dengan dukungan anggaran Rp4,14 triliun. Program pelatihan vokasi mendapat alokasi Rp2,12 triliun, menyasar prioritas 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang terdampak PHK. Secara keseluruhan, Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 menargetkan sekitar 340.000 peserta. Hingga Agustus 2026, 89.337 peserta telah mengikuti pelatihan vokasi.
“Ke depan kita harus memanfaatkan seluruh fasilitas yang dimiliki tidak hanya oleh Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, tetapi juga kalangan industri,” tegas Jubir Haryo.
Pariwisata Andalan Pertumbuhan
Pengembangan sektor pariwisata menjadi kunci penting dalam memperluas aktivitas ekonomi dan membuka peluang usaha di berbagai daerah. Sektor ini memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor lain, termasuk transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, ekonomi kreatif, serta usaha mikro dan kecil yang berkembang di sekitar destinasi wisata.
Pada tahun 2025, Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan sekitar 1,2 miliar perjalanan wisatawan nusantara. Sektor pariwisata menghasilkan devisa sebesar USD18,28 miliar, mendukung 25,91 juta lapangan kerja, dan berkontribusi langsung sebesar 3,97% terhadap PDB. Nilai investasi di sektor ini mencapai Rp73,55 triliun.
Momentum positif berlanjut pada 2026. Hingga Agustus 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 10,58 juta, meningkat 5,38% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perjalanan wisatawan nusantara tumbuh 4,29% menjadi 842,15 juta. Devisa pariwisata semester I 2026 tercatat sebesar USD8,43 miliar, dengan investasi sektor pariwisata tumbuh 16,64%.
“Kita harus kejar pariwisata itu sebagai low hanging fruit. Dan itu juga penghasil devisa yang besar. Jadi seperti untuk mendukung pembelian di dalam negeri mari kita dorong juga sektor pariwisata,” ungkap Jubir Haryo.
Untuk mengoptimalkan potensi ini, pengembangan pariwisata terus dilakukan melalui peningkatan kualitas destinasi, konektivitas, kompetensi SDM, dan keterlibatan masyarakat lokal. Diharapkan, peningkatan kunjungan wisatawan tidak hanya meningkatkan devisa, tetapi juga membuka ruang bagi usaha lokal untuk berkembang dan memperluas manfaat ekonomi di daerah.
Keberpihakan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui KUR
Sejalan dengan upaya memperluas kesempatan kerja dan usaha, Pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM melalui KUR. Program ini menjadi instrumen penting untuk mendukung pelaku usaha memperoleh modal dengan skema kredit yang disubsidi Pemerintah, sekaligus mendorong pembiayaan ke sektor-sektor produktif.
“KUR tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tapi benar-benar mendorong usaha produktif untuk tumbuh dan naik kelas,” tegas Jubir Haryo.
Memasuki 2026, Pemerintah terus memperkuat penyaluran KUR dengan mengarahkan pembiayaan pada sektor produksi. Hingga 23 September 2026, penyaluran KUR telah mencapai Rp232,66 triliun dan menjangkau 3,61 juta debitur, mendukung sekitar 10,83 juta tenaga kerja. Perkembangan ini menunjukkan keberlanjutan upaya perluasan akses permodalan bagi UMKM serta penguatan kapasitas usaha dan daya saing mereka.
Penguatan SDM melalui pemagangan dan vokasi, pengembangan pariwisata, serta perluasan pembiayaan UMKM mencerminkan keterkaitan erat antara peningkatan kompetensi, penciptaan aktivitas ekonomi, dan pengembangan usaha masyarakat. Inovasi dan program yang telah berjalan menunjukkan capaian positif sebagai modal optimisme bagi pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif dan produktif di masa depan.