JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan strategi ganda untuk mengamankan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Pendekatan ini mengintegrasikan perluasan akses pasar internasional dengan digitalisasi domestik guna meningkatkan daya saing dan menarik investasi berkualitas.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memegang peran sentral dalam mengawal agenda prioritas ini, memastikan setiap kesepakatan internasional dan program digitalisasi memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Perluasan Akses Pasar Global dan Daya Tarik Investasi
Di kancah internasional, Indonesia telah menyelesaikan perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Kerangka kerja sama ini, yang diinisiasi saat Indonesia memimpin ASEAN, diproyeksikan dapat melipatgandakan potensi nilai ekonomi digital kawasan hingga mencapai USD 2 triliun pada tahun 2030, dengan Indonesia diprediksi memegang porsi terbesar.
Selain DEFA, pemerintah juga tengah mengawal tiga perjanjian perdagangan bebas strategis yang akan segera diimplementasikan: Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA (I-CA CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Analisis dampak menunjukkan IEU-CEPA berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia sebesar USD 10,9 miliar, I-CA CEPA senilai USD 1,6 miliar, dan I-EAEU FTA antara USD 2,2 miliar hingga USD 2,89 miliar.
Perundingan IEU-CEPA kini memasuki tahap finalisasi teknis di Dewan Uni Eropa. “Menko Airlangga menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II 2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027,” ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, Kamis (22/10/2026). Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses pasar ekspor manufaktur nasional dan memperkuat rantai pasok global.
Indonesia juga terus memproses aksesi menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berstatus calon anggota resmi, Indonesia mendapatkan dukungan penuh untuk mempercepat penyelesaian Peta Jalan Aksesi menuju keanggotaan penuh pada 2028.
Pertumbuhan Ekosistem AI, Investasi Data Center, dan Kesiapan SDM Masa Depan
Sejalan dengan diplomasi global, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi tinggi sebagai mesin pertumbuhan baru. Indonesia menjadi salah satu pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) dalam KTT WAIC di Shanghai, bersama 30 negara lainnya. Inisiatif ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam menyusun tata kelola kecerdasan artifisial (AI) global yang aman dan beretika.
“Bagi negara-negara seperti Indonesia, penerapan AI dapat dimanfaatkan pada sektor pertanian, transisi energi, energi terbarukan, dan pengembangan sektor digital termasuk kesehatan. Menko Airlangga meyakini ekonomi digital Indonesia saat ini bernilai USD130 miliar dan sedang menuju USD300 miliar, jumlah tersebut akan berlipat ganda dengan adanya AI,” ungkap Haryo.
Pengembangan infrastruktur fisik diimbangi dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Pemerintah menargetkan pemenuhan kebutuhan 9 juta talenta digital nasional hingga 2030 melalui berbagai program pelatihan di bidang AI, data science, dan cybersecurity.
Pemerintah optimistis bahwa sinergi antara diplomasi ekonomi internasional dan transformasi digital yang inklusif akan menjaga ketahanan ekonomi nasional, memperluas lapangan kerja berkualitas, serta membawa Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi. Kemenko Perekonomian berkomitmen mengawal seluruh agenda prioritas pemerintah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.