JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa seluruh layanan pemerintah dirancang berorientasi pada masyarakat atau ‘citizen-centric’. Tujuannya adalah untuk memastikan kemudahan akses bagi warga dalam mengakses berbagai pelayanan publik.
Dalam kunjungannya ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jember, Rini bersama Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin dan Bupati Jember Muhammad Fawait, menyoroti pentingnya pelayanan yang mengedepankan kemudahan, integritas, dan inovasi.
“Pada prinsipnya, semua layanan yang kita berikan itu citizen centric, yaitu bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dalam setiap layanan yang harus diberikan oleh pemerintah,” ujar Rini dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (27/10/2026).
MPP Kabupaten Jember menjadi contoh nyata upaya tersebut. Fasilitas ini mengintegrasikan 279 jenis layanan dari 17 instansi berbeda dalam satu lokasi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan administrasi pemerintah secara lebih efisien dan praktis, memangkas hambatan birokrasi yang seringkali memberatkan.
Setiap harinya, MPP Jember melayani rata-rata 100 hingga 300 pengunjung. Layanan yang paling banyak diminati meliputi administrasi kependudukan (adminduk), berbagai jenis perizinan dan nonperizinan, serta layanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Untuk memperluas jangkauan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jember juga telah mengembangkan inovasi MPP Mini. Program ini telah diimplementasikan di tiga kecamatan, yaitu Mayang, Jombang, dan Tanggul, sejak Mei 2026. Keberadaan MPP Mini diharapkan dapat mengurangi keharusan warga untuk datang ke pusat pelayanan demi mengurus administrasi tertentu.
Pengembangan MPP Mini direncanakan akan terus berlanjut ke kecamatan lain, termasuk Kecamatan Kalisat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses pelayanan publik, terutama bagi warga yang berdomisili jauh dari pusat pemerintahan.
Selain layanan tatap muka dan MPP Mini, Pemerintah Kabupaten Jember juga mengadopsi pendekatan omnichannel. Pendekatan ini mencakup layanan digital daring, anjungan mandiri, serta program pelayanan jemput bola yang secara khusus menyasar kelompok masyarakat rentan.
Rini menekankan bahwa pengembangan layanan digital harus diimbangi dengan pendampingan bagi masyarakat yang masih memiliki keterbatasan literasi digital. Hal ini penting agar pemanfaatan teknologi sejalan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan akses pelayanan yang mudah, merata, dan inklusif.
“Melalui integrasi layanan, penguatan integritas, dan perluasan inovasi hingga tingkat kecamatan, MPP Kabupaten Jember diharapkan terus meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Manfaat integrasi layanan di MPP Jember dirasakan langsung oleh warga. Zainal Rifin, misalnya, terbantu saat mengurus Kartu Keluarga (KK) untuk penambahan anggota keluarga baru. Ia menyatakan prosesnya hanya memakan waktu sekitar 15 menit berkat pelayanan petugas yang baik.
Pengalaman serupa dibagikan Haryanto yang mengurus revisi KTP elektronik dan akta kelahiran bersama putrinya. Ia mengapresiasi arahan petugas yang jelas dan ramah, serta kehadiran layanan jemput bola melalui Monalisa yang sangat memudahkan urusan administrasi kependudukan.
Rini Rahayati, Efi Fawzatun Nikmah, dan Rita juga merasakan kemudahan saat mengurus dokumen persyaratan ke Singapura. Mereka memuji kejelasan informasi dan transparansi biaya. Keempat warga tersebut berharap kualitas pelayanan yang sudah baik dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, termasuk melalui penyediaan ruang pelayanan yang lebih nyaman.