Pemerintah Indonesia telah merespons tawaran bantuan dari negara tetangga untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Dudung Abdurachman menyatakan kesiapan pemerintah menerima uluran tangan dari negara lain yang ingin berkontribusi.
Salah satu negara yang siap memberikan bantuan adalah Malaysia. Negara tetangga ini akan mengirimkan tiga pesawat dan 52 personel untuk membantu upaya pemadaman. Dudung menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap usulan bantuan penanganan karhutla.
“Kan usulan bantuan itu kan sudah kita respons juga. Kemudian, bagaimana teknisnya, dia (Malaysia) akan membantu 3 pesawat kemudian 52 personel. Dipersilakan saja. Di kita juga sudah 47 pesawat dengan 60 ribu personel,” ujar Dudung kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Selain Malaysia, Singapura juga telah menawarkan bantuan kepada Indonesia. Bantuan dari Singapura tersebut saat ini sedang dalam proses komunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Ini dari Singapura juga akan ada bantuan juga yang akan dikomunikasikan dengan Kepala BNPB. Ya akan dikomunikasikan,” imbuhnya.
Pemerintah Berupaya Maksimal Tangani Karhutla
Menko Polhukam Dudung Abdurachman juga meminta masyarakat untuk mempercayakan penanganan karhutla kepada pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin dalam menangani kebakaran yang terjadi.
“Saya selaku Menko Polkam tentunya mengimbau kepada masyarakat, kami sudah berupaya semaksimal mungkin, ya,” kata Dudung di Istana Merdeka.
Dudung menjelaskan bahwa penanganan karhutla memerlukan upaya serius, terutama karena karakter lahan gambut yang membuat proses pemadaman menjadi tidak mudah. Ia menambahkan bahwa personel TNI dan Polri telah dikerahkan secara masif untuk menangani kebakaran tersebut.
“Tidak mudah penanganan situasi terutama masalah karhutla, karena terutama lahan gambut yang tidak semudah itu kita lakukan. Dan, ini kita percayakan kepada kita semua,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dudung meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh isu yang menyebutkan pemerintah tidak melakukan upaya penanganan kebakaran. Ia memastikan keseriusan pemerintah dalam mengatasi karhutla.
Presiden Prabowo Subianto, menurut Dudung, telah memberikan arahan agar penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada turunnya hujan. Presiden meminta seluruh pihak untuk bekerja keras mengatasi kebakaran.
“Jadi Bapak Presiden juga menyampaikan jangan menunggu turun hujan, tapi segera perbuat. Beliau keras sekali tadi menyampaikan pada kami untuk penanganan ini betul-betul dilaksanakan dengan kerja keras,” ungkapnya.
Polri Usut 98 Kasus Karhutla
Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengusut laporan 98 kasus terkait karhutla, termasuk yang melibatkan perusahaan. Suyudi menyatakan bahwa 98 laporan tersebut kini telah naik status ke tahap penyidikan.
“Jadi, per hari ini, dari Bareskrim Polri telah melakukan penyidikan dari 98 LP (laporan polisi) naik sidik ada 98 kasus terkait dengan korporasi,” kata Suyudi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
“Ya, jadi dari 98 LP yang naik sidik, terkait dengan korporasi yang saat ini sedang berjalan, yang sedang berproses ke tingkat penyidikan, itu ada 98 kasus terkait korporasi,” lanjutnya.
Polri saat ini sedang mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk melanjutkan proses hukum. Suyudi menekankan bahwa tersangka akan segera ditetapkan.
“Untuk itu, tentunya penyidik masih dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti, ya, sehingga dalam waktu yang dekat pastinya kita akan menetapkan para tersangka,” ujarnya.
Suyudi memastikan kasus tersebut akan diurus hingga tuntas. Ia tidak segan menetapkan tersangka, baik terhadap pemilik saham perusahaan maupun pihak yang bertanggung jawab.
“Ya, baik itu sebagai pemilik perusahaan maupun juga para pemegang sahamnya yang bertanggung jawab terhadap korporasi yang terkait dengan terjadinya karhutla di Indonesia,” pungkasnya.