JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu mengenai polemik ijazah dirinya serta putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan menyebutnya sebagai sebuah operasi politik. Jokowi menyatakan ada pihak yang memanfaatkan isu ini untuk kepentingan tertentu.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berpendapat bahwa pandangan Jokowi sangatlah wajar. Menurut Mardani, isu ijazah tersebut berpotensi merusak target-target politik yang telah ditetapkan.
“Wajar Pak Jokowi berpendapat demikian. Karena memang isu ini bisa merusak target-target politik yang sudah ditargetkan,” ujar Mardani kepada wartawan pada Selasa (20/10/2026).
Meskipun demikian, Mardani juga menekankan bahwa pihak-pihak yang mengangkat isu ijazah tersebut memiliki hak untuk menyampaikan pertanyaan dan pandangan mereka. Ia menambahkan bahwa publik juga memiliki hak untuk mengetahui kebenaran terkait persoalan tersebut.
“Tapi mereka yang mengangkat isu ini juga punya hak. Karena kebenaran bab ini juga menjadi hak publik,” jelasnya.
Mardani menilai isu ini menjadi perhatian publik karena Jokowi dan Gibran merupakan tokoh publik yang saat ini maupun sebelumnya menduduki jabatan penting.
“Apalagi Pak Jokowi dan Mas Gibran adalah tokoh publik yang ada di jabatan publik,” kata Mardani.
Sebelumnya, Presiden Jokowi secara eksplisit menyebut polemik ijazah dirinya dan Gibran sebagai operasi politik yang melibatkan ‘penunggang gelap’. “Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali,” kata Jokowi, Jumat (16/10). Ia menambahkan, “Tapi ya buat saya biasa aja.”